#02 Lampiran II.pdf

Please download to get full document.

View again

of 60
5 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Document Share
Document Transcript
  LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2017  TENTANG STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN  TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KODE SP: I.A PELAYANAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA, BESERTA RENCANA RINCINYA (PEMERINTAH DAERAH) 1. Persyaratan : 1. Surat Permohonan Persetujuan Substansi dari Kepala Daerah kepada Menteri ATR/Kepala BPN 2. Surat Keputusan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota terkait Program Legislasi Daerah 3. Rancangan Peraturan Daerah dalam format softcopy   dan hardcopy   4. Materi Teknis yang terdiri atas Rencana dan Fakta Analisis dalam format softcopy   dan hardcopy   5. Album Peta dalam format .shp yang terdiri atas peta dasar, peta tematik, dan peta rencana 6. Naskah akademis dalam format softcopy   dan hardcopy   7. Tabel Evaluasi Kesesuaian Materi Teknis Rancangan Perda tentang RTR 8. Berita Acara Konsultasi Publik minimal 2 (dua) kali 9. Berita Acara Wilayah Perbatasan (batas administrasi provinsi/kabupaten/kota) 10. Berita Acara Konsultasi BIG yang menyatakan peta rencana tata ruang dapat dilanjutkan dalam proses persetujuan substansi 11. Dokumen KLHS yang sudah divalidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 12. Surat Kelayakan dari Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah 2. Prosedur *) : a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan 2 hari kerja b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan 1 hari kerja c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas 15 hari kerja d. verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas 3 hari kerja e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep produk pelayanan 7 hari kerja f. penyelesaian produk pelayanan 13 hari kerja g. pencatatan produk pelayanan 1 hari kerja h. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan 4 hari kerja 3. Jangka waktu pelayanan : 46 hari kerja 4. Biaya/Tarif : - 5. Produk pelayanan : Surat Persetujuan Substansi Menteri ATR/Kepala BPN 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN *)  Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri  KODE SP: I.B PENYEDIAAN INFORMASI TATA RUANG 1. Persyaratan : 1. Fotokopi identitas pemohon (KTP atau Paspor) dan menunjukkan aslinya kepada petugas 2. Mengisi formulir permohonan informasi tata ruang yang berisi: a.   keterangan diri pemohon b.   tujuan permohonan informasi tata ruang c.   tanda tangan pemohon 2. Prosedur *) : a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan 1 hari kerja b. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan c. pencatatan produk pelayanan 1 hari kerja d. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan 3. Jangka waktu pelayanan : 2 hari kerja 4. Biaya/Tarif : - 5. Produk pelayanan : Dokumen informasi dalam bentuk softcopy atau  hardcopy   6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN *) Sesuai dengan Standar Pelayanan Tertentu untuk penyediaan informasi pertanahan dan tata ruang  KODE SP: II.A.1 PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL (PELIMPAHAN KEPADA KANTOR WILAYAH BPN) 1. Persyaratan : 1. Formulir permohonan bermeterai cukup 2. Fotokopi KTP pemohon; atau Fotokopi KTP dan surat kuasa, apabila dikuasakan 3. Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta perubahannya (apabila ada perubahan), pengesahan badan hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang berwenang dan tanda daftar perusahaan 4. Dokumen perolehan lahan 5. Izin dari instansi terkait, yang memuat: izin lokasi; pelepasan kawasan hutan bagi areal yang berasal/terletak di kawasan hutan; dan izin usaha perkebunan 6. Surat pernyataan tidak sengketa; telah memasang tanda batas; dan catatan permasalahan (jika ada) 7. Surat pengantar dari Kantor Wilayah BPN 2. Prosedur *) : a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan 1 hari kerja b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan 1 hari kerja c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas 7 hari kerja d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas 2 hari kerja e. penyelesaian produk pelayanan 2 hari kerja f. pencatatan produk pelayanan 1 hari kerja g. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan 1 hari kerja 3. Jangka waktu pelayanan : 15 hari kerja 4. Biaya/Tarif : Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP  yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN 5. Produk pelayanan : Surat pelimpahan Pekerjaaan 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN *) Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal  KODE SP: II.A.2 PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL (PUSAT) 1. Persyaratan : 1. Formulir permohonan bermeterai cukup 2. Fotokopi KTP pemohon; atau Fotokopi KTP dan surat kuasa, apabila dikuasakan 3. Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta perubahannya (apabila ada perubahan), pengesahan badan hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang berwenang dan tanda daftar perusahaan 4. Dokumen perolehan lahan 5. Izin dari instansi terkait, yang memuat: izin lokasi; pelepasan kawasan hutan bagi areal yang berasal/terletak di kawasan hutan; dan izin usaha perkebunan 6. Surat pernyataan tidak sengketa; telah memasang tanda batas; dan catatan permasalahan (jika ada) 7. Surat pengantar dari Kantor Wilayah BPN 2. Prosedur *) : a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan 2 hari kerja b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan 2 hari kerja c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas 40 hari kerja d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas 2 hari kerja e. penyelesaian produk pelayanan 2 hari kerja f. pencatatan produk pelayanan 1 hari kerja g. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan 1 hari kerja 3. Jangka waktu pelayanan : 50 hari kerja 4. Biaya/Tarif : Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP  yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN 5. Produk pelayanan : Peta Bidang Tanah 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN *) Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Kepala Subdirektorat Teknis
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks