2015, No Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan dinilai su

Please download to get full document.

View again

of 32
7 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1554, 2015 KEMENDAG. Ekspor. Produk. Industri Kehutanan. Pencabutan. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN EKSPOR
Document Share
Document Transcript
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1554, 2015 KEMENDAG. Ekspor. Produk. Industri Kehutanan. Pencabutan. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing industri nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan, khususnya ekspor produk industri kehutanan; b. bahwa ketentuan ekspor produk industri kehutanan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M- DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M- DAG/PER/8/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan dinilai sudah tidak relevan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/8/2015 tentang 2015, No Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan dinilai sudah tidak relevan dan mengatur kembali ketentuan ekspor produk industri kehutanan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); , No Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun ; 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 2015, No Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun ; 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M- IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M- DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M- DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M- DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M- DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1187); 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M- DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M- DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395); 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M- DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 844); 19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut- II/2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 454); , No Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut- II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1992); 21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M- DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Produk Industri Kehutanan adalah produk kayu olahan dan turunannya serta barang jadi rotan. 2. Kayu adalah bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (ligno selulosa) tidak termasuk bambu dan/atau sejenisnya. 3. Dokumen V-Legal adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk Kayu tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas Kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat S-LK adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas Kayu. 2015, No Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat LVLK adalah lembaga berbadan hukum Indonesia yang melakukan verifikasi legalitas Kayu dan telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penerbit Dokumen V-Legal. 6. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan Produk Industri Kehutanan yang dilakukan oleh surveyor. 7. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis. 8. Sistem Informasi Legalitas Kayu Online yang selanjutnya disebut SILK Online adalah sistem informasi yang berfungsi sebagai pusat informasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan media penerbitan Dokumen V-Legal. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Pasal 2 (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan dibatasi. (2) Produk Industri Kehutanan yang dibatasi ekspornya dibagi dalam Kelompok A, Kelompok B dan Kelompok C sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 3 Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh: a. perusahaan industri kehutanan yang memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan b. perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Industri Kehutanan yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). , No.1554 Pasal 4 (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang termasuk dalam Kelompok A wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK. (2) Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang termasuk dalam Kelompok B tanpa dilengkapi dengan Dokumen V-Legal tetapi harus disertai dengan dokumen yang dapat membuktikan bahwa bahan bakunya berasal dari Kayu yang diperoleh dari penyedia bahan baku yang sudah memiliki S-LK atau sesuai dengan ketentuan penatausahaan hasil hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk Kelompok C. (4) Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean. Pasal 5 (1) Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam Lampiran I Kelompok A dengan Pos Tarif/HS Ex s.d Ex , Ex s.d Ex , Ex s.d Ex (khusus laminated block dan laminated board), Ex dan Ex (khusus palet kotak dan palet papan), Ex s.d Ex (kecuali daun pintu dan daun jendela), dan (khusus bangunan prefabrikasi dari Kayu) dapat diekspor selain harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), juga harus memenuhi kriteria teknis. (2) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2015, No (3) Produk Industri Kehutanan dari Kayu kelapa dan Kayu kelapa sawit dalam bentuk Surfaced Four Side (S4S) atau olahan lanjutannya dapat diekspor dan dikecualikan dari kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 6 (1) Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat diekspor setelah disetujui dalam rapat Tim Koordinasi. (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Pasal 7 (1) Setiap 1 (satu) Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor. (2) Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan oleh LVLK melalui SILK Online ke portal Indonesia National Single Window (INSW) secara elektronik melalui (3) Biaya yang ditimbulkan atas jasa pelayanan kegiatan penerbitan Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada eksportir yang besarannya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat. Pasal 8 (1) Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya dapat diekspor setelah dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum muat barang. (2) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri. , No.1554 (3) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan, Surveyor harus memenuhi persyaratan: a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS); b. telah mendapatkan akreditasi sebagai Lembaga Inspeksi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN); c. telah mendapatkan surat pernyataan kompetensi sebagai Surveyor yang diakui mempunyai kemampuan teknis di bidang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan; dan d. mempunyai jaringan pelayanan yang luas di wilayah Indonesia. (4) Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan meliputi: a. kegiatan verifikasi administratif terhadap: 1. Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Industri (IUI), bagi perusahaan industri kehutanan; 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), bagi perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Industri Kehutanan; 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan 4. Dokumen V-Legal; b. kegiatan verifikasi fisik terhadap: 1. jumlah, jenis, merek dan nomor kemasan; 2. jumlah barang; 3. jenis Kayu; 4. pemenuhan kriteria teknis; 5. pemeriksaan kesesuaian antara uraian barang dengan Pos Tarif/HS; 6. pengawasan pemuatan ke dalam peti kemas, jika pengapalannya menggunakan peti kemas; dan 7. pemasangan segel pada peti kemas apabila seluruh barang dalam peti kemas diperiksa oleh Surveyor. 2015, No (5) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean. Pasal 9 LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor. Pasal 10 (1) Surveyor wajib menyampaikan LS yang telah diterbitkan melalui yang akan diteruskan ke portal INSW. (2) Bagi Surveyor yang menerbitkan LS di pelabuhan mandatori wajib menyampaikan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah LS diterbitkan. (3) Bagi Surveyor yang menerbitkan LS pada selain pelabuhan mandatori wajib menyampaikan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterbitkan. Pasal 11 (1) Surveyor wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilaksanakannya setiap bulan. (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. , No.1554 Pasal 12 Biaya yang timbul atas kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan kepada Pemerintah. Pasal 13 (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan: a. rencana dan realisasi produksi tahunan, dan rencana dan realisasi ekspor tahunan, bagi perusahaan industri kehutanan; atau b. rencana dan realisasi ekspor tahunan, bagi perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Industri Kehutanan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat akhir bulan Februari untuk: a. realisasi produksi dan ekspor tahun sebelumnya, serta rencana produksi dan ekspor tahun berjalan, bagi perusahaan industri kehutanan; atau b. realisasi ekspor tahun sebelumnya dan rencana ekspor tahun berjalan, bagi perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Industri Kehutanan. (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015, No Pasal 14 (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenai sanksi pencabutan perizinan: a. Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Industri (IUI), bagi perusahaan industri kehutanan; atau b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), bagi perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Industri Kehutanan. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penerbit perizinan berdasarkan rekomendasi pejabat berwenang dari instansi pembina perizinan. Pasal 15 Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban: a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi berupa pencabutan hak menerima imbalan jasa atas Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan; dan b. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikenai sanksi pencabutan penetapan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan. Pasal 16 (1) Terhadap ekspor Produk Industri Kehutanan yang merupakan barang contoh, bahan penelitian, dan barang keperluan pameran di luar negeri dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari kementerian teknis. Pasal 17 Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang termasuk Kelompok A berupa Pulp dan , No.1554 Kertas yang bahan bakunya kertas bekas dan/atau bukan Kayu dikecualikan dari Peraturan Menteri ini setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian. Pasal 18 Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 19 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. ketentuan mengenai kewajiban untuk mendapat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan; dan b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M- DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M- DAG/PER/8/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 20 Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan. 2015, No Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2015 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd THOMAS TRIKASIH LEMBONG Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA , No.1554 2015, No , No.1554 2015, No , No.1554 2015, No , No.1554 2015, No , No.1554 2015, No , No.1554 2015, No , No.1554 2015, No , No.1554 2015, No , No.1554 2015, No
Search Related
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks