Afni Oktavia. Universitas Bina Nusantara Jalan Madrasah 1No.9,Sukabumi Utara kebon Jeruk-Jakarta Barat

Please download to get full document.

View again

of 17
16 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA (PERIODE : ) Afni Oktavia Universitas Bina Nusantara Jalan Madrasah
Document Share
Document Transcript
EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA (PERIODE : ) Afni Oktavia Universitas Bina Nusantara Jalan Madrasah 1No.9,Sukabumi Utara kebon Jeruk-Jakarta Barat ABSTRACT The research goal is to understand the effectiveness of tax collection with Letter and Letter of Reprimand Forced in order to measure the effectiveness of tax revenue in KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga.Results from this study that the tax collection with a letter of reprimand and forced letter in KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, relatively ineffective both in terms of the number of sheets and the nominal value stated in the Letter of Reprimand and Forced Mail, Forced cause of disbursements letter does not reach 100%, among others, the insurer does not recognize the existence of the debt tax tax tax Insurers are not able to pay off his tax debt, the person applying for the installment tax payments because of financial conditions do not allow if paid all at once, Insurers object to the amount of tax delinquent taxes, and taxes negligent insurer. The conclusion that can be drawn from these results that the implementation of tax collection is done by each in KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga can not be said to be effective, because of the amount of tax arrears must be settled with the existing tax collection action until the final stages, with the auction. The suggestion is that KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, make a target completion for any existing tax arrears cases. With the expected performance targets are part of the billing will be better again, so that the amount of delinquent taxes will be reduced. Keywords: Effectiveness Billing, Billing Implementation, Measures Tax Billing. ABSTRAK Tujuan Penelitian ini adalah untuk memahami tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam rangka mengukur efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga. Hasil dari Penelitian ini bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam Surat Teguran dan Surat Paksa. Penyebab pencairan Surat Paksa tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, Penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh setiap KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga belum dapat dikatakan efektif, karena dari jumlah tunggakan pajak yang ada harus diselesaikan dengan tindakan penagihan pajak hingga tahapan akhir,yaitu dengan pelelangan. Saran yang dapat diberikan yaitu agar KPP pratama Jakarta tanah abang tiga membuat suatu target penyelesaian atas setiap kasus tunggakan pajak yang ada. Dengan adanya target tersebut diharapkan kinerja bagian penagihan akan lebih baik lagi, sehingga jumlah tunggakan pajak akan berkurang. Kata Kunci : Efektivitas Penagihan,Pelaksanaan Penagihan,Tindakan Penagihan Pajak PENDAHULUAN Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi Negara, khusunya di dalam pembangunan Karena Pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua kegiatan yang diselenggarakan demi tercapainya kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Setiap proyek atau pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah dibiayai dengan dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Sarana dan prasarana umum yang tersedia seperti sarana transportasi,kominukasi, pendidikan kesehatan, hukum, dan sarana kegiatan lainnya yang kegiatan sehari-haripun dibiayai oleh pajak. Berkaitan dengan itu, sudah selayaknya apabila masyarakat dapat memahami pentingnya peran pajak dalam kehidupan sehari-hari. Peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat di harapkan. Namun dalam kenyataannya usaha untuk mengoptimalkan penerimaan Negara dari sektor pajak sampai saat ini belum berjalan sesuai harapan karena masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat dari keengganan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut telah sampai pada jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu dilakukan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak. Penerbitan Surat Teguran merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa. Apabila Penanggung Pajak atau Wajib Pajak tetap tidak melunasi utang pajak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Paksa maka di terbitkanlah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan penagihan pajak belum berjalan optimal karena kegiatan penagihan pajak yang dilakukan umumnya tidak tuntas dilaksanakan sampai dengan kegiatan Pelelangan, tetapi hanya sampai dengan di terbitkannya Surat Paksa. Selain itu jangka waktu pelaksanaan penagihan pun umumnya terlampau lama dari tanggal jatuh temponya Surat Ketetapan Pajak, sehingga kondisi ini mengakibatkan penerimaan negara menjadi tertunda dari jadwal yang seharusnya. Penerbitan surat paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis,terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,penanggung pajak tidak memenuhi ketetentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Pentingnya Peneliti ingin membahas tentang topik efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Tiga,karena peneliti ingin mengetehui Apakah Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap tunggakan pajak sudah dilaksanankan secara efektif atau belum,dan ingin mengetahui apakah data penagihan pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa mulai tahun di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Tiga,dari tiap tahun semakin meningkat atau semakin berkurang. Peneliti memilih Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga untuk melakukan penelitian dan pengamatan karena KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, data penagihan Surat Teguran dan Surat Paksa yang diperoleh dari tahun ke tahun mulai tahun semakin meningkat. Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak. Rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan ini.apakah surat paksa dan surat teguran terhadap tunggakan pajak sudah efektif dan Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan Pajak Metode Penelitian Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik sebagai berikut : Penelitian Lapangan Pada metode penelitian lapangan, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu :Pengamatan Melakukan pengamatan dan peninjauan secara langsung dengan mendatangi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga untuk memperoleh data dan informasi yang akurat. Dokumentasi Melakukan pengumpulan data baik berupa dokumen maupun catatan-catatan lainnya yang terkait dengan penelitian. HASIL DAN BAHASAN Analisis data yang digunakan peneliti dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif untuk membandingkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, serta pencairan tunggakan pajak tahun 2010 sampai dengan 2012, dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak, dan analisis rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran surat paksa dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap seluruh pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga. Dengan metode ini, penulis menggambarkan efektivitas dan kontribusi penerbitan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak berdasarkan data yang dikumpulkan, terutama data mengenai Surat Teguran dan Surat Paksa, data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari realisasi penerbitan Surat Paksa dan Pencairan tunggakan pajak. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data penerbitan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga. Dalam bab ini, penulis membahas lebih jauh tentang Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilihat dari pelaksanaan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa serta pencairan tunggakan pajak yang diakibatkan terbitnya Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga tahun Pengihan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat Teguran pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan meyampaikan Surat Teguran kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya. Tabel 4.1 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran untuk Orang Pribadi dan Badandi di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga Tahun Bulan Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Jumlah Surat Teguran Nominal Rp Total ,- Sumber : Data yang diolah Jumlah Surat Teguran Nominal Rp Jumlah Surat Teguran Nominal Rp , ,- Berdasarkan table 4.1 Penagihan pajak dengan surat teguran pada umumnya mengalami Turun-naik baik dari jumlah surat teguran dan nilai nominal yang tertera dalam surat teguran. Penagihan surat teguran pada tahun 2010 sebanyak lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp ,- sedangkan pada tahun 2011 Sebanyak Jumlah Surat Teguran, dengan Nilai Nominalnya Rp dan Tahun 2012 Sebanyak Jumlah Surat Teguran dengan nilai nominalnya Rp dari tahun 2010 sampai 2011 ada peningkatan jumlah nominal sebesar Rp ,- dan dengan selisih jumlah surat teguran 282 lembar. dan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 mengalami penurunan jumlah nominal sebesar Rp ,- dengan selisih jumlah surat teguran lembar. lebih sedikit yang melakukan penagihan surat teguran di tahun 2010 dibandingan dengan tahun 2011 dan tahun 2012, banyak surat teguran yang diterbitkan pada tahun 2011 dan 2012 itu disebabkan masih banyak wajib pajak yang belum sadar akan kewajiban pajaknya dan masih belum paham langkah apa yang harus mereka ambil dalam upaya pelunasan pajak mereka,sehingga wajib pajak tersebut dikenakan tindak penagihan pajak yaitu dengan diterbitkannya surat teguran. 4.2 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan meyampaikan Surat Paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya. Tabel 4.2 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa untuk Orang Pribadi dan Badan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga Tahun Bulan Tahun 2010 Jmlh SP Nominal Rp Jmlh SP Tahun 2011 Tahun 2012 Nominal Rp Jmlh SP Nominal Rp Total , , ,- Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga Berdasarkan table 4.2, penagihan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat paksa dan nilai nominal yang tertera dalam surat paksa. Penagihan surat paksa pada tahun 2010 sebanyak Jumlah Surat Paksa, dengan nilai nominalnya sebesar Rp ,- Sedangkan pada tahun 2011 sebanyak Jumlah Surat Paksa, dengan nilai nominalnya sebesar Rp ,- dan Pada Tahun 2012 sebanyak Jumlah Surat Paksa, dengan nilai nominalnya Rp ,- Dari Tahun 2010 sampai tahun 2011 mengalami penurunan jumlah nominal sebesar Rp ,- dan dari Tahun mengalami peningkatan jumlah nominal sebesar Rp ,- Jika dilihat dari nilai nominal surat paksa Tahun 2010 dan 2012 lebih besar dibandingkan di Tahun 2011 hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar pajak dan SDM yang kurang memadai di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga dan jangka waktu penerbitan surat paksa yang kurang efektif karena menurut informasi yang di dapat bahwa tidak semua surat teguran yang diterbitkan di Tahun bersangkutan diterbitkan surat paksa di Tahun yang sama (bisa jadi kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya yang belum diterbitkan). Dari table 4.1 dan 4.2 terlihat lebih banyak yang melakukan penagihan pajak dengan surat Paksa dibandingkan penagihan pajak denga surat Teguran,Jumlah Penagihan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dari Tahun berkisar Rp 230,318,956,166,- dan Jumlah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berkisar Rp 784,520,460,233,- Efektivitas Terhadap Pencairan Tunggakan Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Dalam hal efektivitas penerbitan surat teguran, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat teguran dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat teguran diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat teguran dihitung dengan rumus berikut: Efektivitas = Jumlah Penagihan Yang di Bayar Jumlah Penagihan Yang diterbitkan X 100% Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat teguran, pembayaran Surat Teguran, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran. Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga Tahun Tahun Jumlah Penagihan Yang di Terbitkan (Rp) Jumlah Penagihan Yang di Bayar (Rp) Tingkat Efektivitas , ,- 8.29% , ,- 1.72% , ,- 11.1% Sumber : Data yang diolah Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat teguran pada tahun 2010, penerbitan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga tercatat Rp ,- dan yang dibayar sebesar Rp ,- atau sekitar 8.29% Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2010 tergolong sangat kurang efektif. Tahun 2011 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp ,- dan yang dibayar sebesar Rp ,- atau sekitar 1.72%. Tahun 2012 juga mengalami penurunan penerbitan surat paksa sebanyak Rp ,- dibayar Rp ,- atau sekitar 11.1% Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2012 tergolong kurang efektif. Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh Surat Teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak tidak efektif, antara lain: karena masih banyak penanggung pajak yang tidak melunasi hutang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo atau Wajib pajak yang tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.wajib pajak yang berdasarkan hasil penelitian/pengamatan tidak melakukan kegiatan usaha lagi Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat paksa dihitung dengan rumus berikut: Efektivitas = Jumlah Penagihan Yang di Bayar Jumlah Penagihan Yang diterbitkan X 100% Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga Tahun 2010,2011 dan 2012 Tahun Surat Paksa Terbit Surat Paksa Bayar Tingkat Efektivitas % % % Sumber : Data yang diolah Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat paksa pada tahun 2010, penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga tercatat Rp ,- dan yang dibayar sebesar Rp ,-atau sekitar 3.68% Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2010 tergolong tidak efektif. Tahun 2011 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp ,- dan yang dibayar sebesar Rp ,- atau sekitar 11% belum termasuk golongan efektif atau masih kurang efektif dan di Tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak Rp ,- dan yang di bayar Rp ,- atau sekitar 2.78% Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2012 tergolong tidak efektif. Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain: Penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak.,penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya.,enanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus,penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya,penanggung pajak lalai. SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab V, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu: penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun baik dari segi jumlah lembar surat paksa maupun nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran surat paksa. Begitu pula dengan pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah lembar pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa maupun nilai pencairan tunggakan pajaknya dalam surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Penyebab pencairan surat paksa tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga tergolong sangat kurang efektif. Penagihan pajak dengan surat teguran yaitu hanya sebesar 0,2% tahun 2010 dan sebesar 1,8% tahun 2011,dan di Tahun 2012 sebesar 3,2%,dan Pada penagihan pajak dengan surat paksa yaitu hanya sebesar 3,1% tahun2010 dan sebesar 1,5% tahun 2011 dan di Tahun 2012 sebesar 2,1%. Pelaksanaan penagihan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga dapat dikatakan belum efektif karena be
Search Related
Previous Slide

Fisiologi reseptor

Next Slide

PAMBUKO NARYOTO

Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks