BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Please download to get full document.

View again

of 27
4 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat saat ini adalah masih tingginya angka kemiskinan dan
Document Share
Document Transcript
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat saat ini adalah masih tingginya angka kemiskinan dan penggangguran di Indonesia. Pada tahun 2009 angka kemiskinan tingkat nasional mencapai 14,15 persen dari seluruh penduduk Indonesia, sementara jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,87 persen. Indikator tersebut merupakan sinyal bagi seluruh komponen pemerintahan untuk all out menuntaskan masalah-masalah tersebut. Peningkatan kesejahteraan rakyat dapat tercermin melalui meningkatnya partisipasi pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat serta kesempatan kerja yang semakin luas, sehingga bisa meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat. Semakin meningkat pendapatan, maka tingkat kemiskinan akan menurun secara signifikan. Bentuk keseriusan pemerintah saat ini terlihat dengan diluncurkannya berbagai program untuk penuntasan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin sehingga diharapkan tidak terperosok lebih dalam ke dalam jurang kemiskinan. Anggaran pemerintah setiap tahun selalu meningkat dengan angka yang signifikan untuk program-program pro rakyat seperti Jamkesmas, Raskin, PNPM, PKH dan program-progam sejenis lainnya. Data sosial ekonomi yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat sangat diperlukan untuk mengetahui apakah hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang menyangkut berbagai aspek pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan kesempatan kerja. Susenas merupakan survei yang mempunyai cakupan data sosial ekonomi masyarakat yang paling lengkap dan luas dengan pendekatan rumah tangga. Hasil Susenas selama ini telah digunakan, baik oleh lembaga pemerintah, lembaga internasional (seperti UNICEF, ILO, dan lain-lain), dan masyarakat. Indikator-indikator kesejahteraan rakyat yang diukur dari hasil Susenas 2009 serta datadata pendukung lainnya seperti Sakernas dan proyeksi penduduk yang ditampilkan dalam publikasi ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum di Kabupaten Majalengka dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Inkesra Kabupaten Majalengka 1.2. Tujuan Penyusunan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat bertujuan untuk menyediakan data pokok sosial ekonomi masyarakat kabupaten Majalengka secara menyeluruh dan berkesinambungan. Data Sosial Ekonomi dalam Inkesra 2009 dapat digunakan sebagai masukan penyusunan kebijakan sebagai alat untuk melihat keadaan, memonitor, dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan. Penyusunan Indikator Kesejahteraan Kabupaten Majalengka senantiasa mengikuti dan memenuhi kebutuhan data spesifik daerah, sebagai salah satu upaya memperkaya kuantitas dan kualitas data yang disajikan. Setiap terbitan hasil Inkesra diharapkan dapat memberikan solusi bagi kebutuhan data yang semakin beragam Sumber Data Sumber data utama dalam publikasi ini adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2009, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2009 dan Proyeksi Penduduk Kabupaten Majalengka. Selain itu untuk perbandingan digunakan berbagai data lainnya yang bersumber pada hasil sensus dan berbagai survei lainnya. Hal ini dilakukan untuk melihat fenomena perubahan tingkat kesejahteraan dengan menggunakan ukuran yang sejenis Kerangka Penulisan Penulisan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Majalengka Tahun 2009 ini menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu menggambarkan atau menganalisa secara umum (aktual) mengenai profil kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan aspek sosial lainnya di Kabupaten Majalengka dengan memperhatikan hubungan (relasi) antarvariabel Sistematika Penyajian Sistematika penyajian Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Majalengka Tahun 2009 terdiri atas : Bab I Berisi latar belakang penulisan, tujuan, sumber data yang digunakan, kerangka penulisan dan sistematika penyajian serta konsep dan definisi. Bab II Menyajikan Indikator-Indikator yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat yang mencakup gambaran keadaan kependudukan dan keluarga berencana, kondisi kesehatan penduduk, pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan, pengeluaran penduduk, distribusi pendapatan dan gini ratio. Inkesra Kabupaten Majalengka Bab III Merupakan bab terakhir, sebagai penutup yang merupakan kesimpulan yang diperoleh serta saran-saran Konsep dan Definisi Untuk memudahkan pemahaman dalam pembicaraan selanjutnya, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian pokok sebagai berikut : Penduduk, yang dimaksud adalah orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berdomisili atau bertempat tinggal dalam suatu wilayah selama 6 (enam) bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap. Tingkat Pertumbuhan Penduduk, angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase. Kepadatan Penduduk, rata-rata banyaknya penduduk per kilo meter persegi. Rasio Jenis Kelamin, banyaknya laki-laki dari setiap 100 wanita. Metode Kontrasepsi, adalah cara (alat) pencegah kehamilan. Peserta Keluarga Berencana (Akseptor), adalah orang yang mempraktekkan salah satu metode kontrasepsi. Imunisasi, adalah memasukkan kuman penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh anak balita dengan cara suntik atau minum dengan maksud agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu pada tubuh. Bersekolah, seseorang dikatakan masih bersekolah apabila ia terdaftar dan aktif mengikuti pelajaran di sekolah. Sekolah, adalah sekolah formal dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan lanjutan (atas) dan pendidikan tinggi. Angkatan Kerja, Penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Bekerja, melakukan kegiatan (pekerjaan) paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. Penganggur, adalah Angkatan kerja yang tidak bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan, yang mencakup angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak Inkesra Kabupaten Majalengka mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angka Beban Tanggungan, adalah angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100. Angka Melek Huruf, adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis. Angka Kematian Bayi, adalah Probabilita bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran). Angka Harapan Hidup pada waktu lahir, adalah suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk. Pengeluaran, adalah pengeluaran per kapita atau per rumahtangga untuk makanan dan bukan makanan. Makan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Kemiskinan adalah Ketidak mampuan seseorang/rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) bagi kehidupannya. Garis kemiskinan adalah batas minimal pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non-pangan yang bersifat mendasar (pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan) dari penduduk referensi. Inkesra Kabupaten Majalengka BAB II INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2.1. Pendahuluan Peningkatan Kesejahteraan rakyat merupakan sasaran dari pembangunan yang dilaksanakan di setiap level pemerintahan. Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan pemerintah melalui penyusunan program dan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial yang mencakup pendidikan, kesehatan, peningkatan daya beli yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara bertahap. Berbagai indikator sosial menjadi kajian penting dalam perencanaan maupun evaluasi pembangunan kesejahteraan. Pada bab ini akan dibahas mengenai kependudukan dan berbagai masalah yang berkaitan erat seperti Keluarga Berencana, kesehatan masyarakat, pendidikan, fasilitas perumahan dan lingkungan di Kabupaten Majalengka. Dari beberapa indikator sosial tersebut dapat dilihat seberapa jauh peningkatan kesejahteraan rakyat setiap tahun untuk merumuskan langkah di tahun berikutnya agar berkesinambungan dan lebih terarah Kependudukan Penduduk merupakan faktor yang sangat penting dalam mekanisme perencanaan pembangunan, karena penduduk tidak saja menjadi sasaran pembangunan (obyek), tetapi juga berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek). Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas rendah, disadari hanya menjadi beban pembangunan, apalagi jika distribusinya tidak merata dan komposisi secara sosial dan budayanya beraneka ragam. Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perkembangan penduduk diarahkan pada pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, serta pengerahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang menguntungkan pembangunan suatu daerah, khususnya di Kabupaten Majalengka. Berbagai aspek yang menyangkut kependudukan seperti Laju Pertumbuhan Penduduk, struktur umur, rasio jenis kelamin merupakan indikator pokok yang akan dibahas terlebih dahulu. Jumlah Penduduk menurut kecamatan, rumah tangga, luas wilayah, kepadatan dan kelompok umur disajikan dalam Lampiran 1 sampai Lampiran 4. Inkesra Kabupaten Majalengka Laju Pertumbuhan Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk merupakan salah satu indikator kependudukan yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi akan menyebabkan beban pembangunan akan semakin berat, sementara pertumbuhan penduduk yang terlalu rendah juga akan menjadi masalah tersendiri karena akan menyebabkan kekurangan sumber daya manusia. Penduduk suatu wilayah merupakan potensi yang harus dikembangkan untuk mendukung pencapaian pembangunan kesejahteraan masyarakat tersebut. Tahun Tabel 1. Penduduk Kabupaten Majalengka Menurut Jenis Kelamin, Rasio dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun Laki-laki (Orang) Jenis Kelamin Perempuan (Orang) Jumlah (Jiwa) Rasio Kelamin LPP (%) LPP Jawa Barat (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) , ,09 1,81 2, ,28 1,60 2, ,41 1,40 2, ,37 0,77 2, ,21 0,79 2, ,04 0,81 2, ,89 1,04 2, ,06 0,86 2, ,62 0,82 2, ,62 0,84 1, ,08 0,76 1, ,86 0,80 1, ,03 0,81 1,93 Sumber : Sensus Penduduk, Susenas, Proyeksi Penduduk Berdasarkan data hasil Sensus Penduduk Tahun 2000, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Majalengka adalah sebesar jiwa terdiri atas orang lakilaki dan orang perempuan. Dalam kurun waktu 9 tahun menurut hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2009 adalah jiwa yang terdiri atas orang laki-laki dan orang perempuan. Diperhitungkan dengan tahun 2008 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Majalengka mengalami kenaikan dari 0,80 persen menjadi 0,81 persen. Kenaikan 0,01 persen dimungkinkan karena terdapat perubahan-perubahan Inkesra Kabupaten Majalengka dalam komponen demografi seperti fertilitas, mortalitas maupun tingkat migrasi. Tetapi secara umum LPP Kabupaten Majalengka masih relatif stabil. Tidak terjadi ledakan ataupun pengurangan penduduk secara drastis. Berdasarkan data proyeksi tersebut terdapat asumsi bahwa tingkat migrasi dianggap konstan. Kestabilan Laju Pertumbuhan Penduduk tersebut ditopang oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga yang berkualitas serta didorong oleh Program Keluarga Berencana yang semakin intens ke pelosok-pelosok daerah di Kabupaten Majalengka sehingga sangat berpengaruh terhadap terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. Dibandingkan dengan LPP Provinsi Jawa Barat yang mencapai hampir 2 persen, LPP Kabupaten Majalengka jauh lebih rendah. Oleh karena itu, dari aspek kependudukan masalah pertumbuhan penduduk relatif dapat terkendali, sehingga diharapkan hasil-hasil pembangunan akan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Majalengka Rasio Jenis Kelamin Pebandingan jumlah penduduk menurut jenis kelamin ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin, yaitu penduduk laki-laki per penduduk perempuan. Mengetahui rasio jenis kelamin fokus pembangunan sumber daya manusia secara gender akan lebih terarah untuk peningkatan kualitasnya secara lebih merata. Pada tahun 2009, rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Majalengka sebesar 99,03 artinya dari setiap seratus orang perempuan, terdapat 99 orang lakilaki. Rasio tersebut mengalami kenaikan 0,17 poin dari tahun sebelumnya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berada dalam jumlah yang hampir seimbang Struktur Umur Penduduk Struktur umur penduduk merupakan salah satu karakteristik pokok kependudukan di samping jenis kelamin. Struktur umur ini mempunyai pengaruh penting terhadap tingkah laku demografi maupun sosial ekonomi. Struktur umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu tahun, tahun dan kelompok umur di atas 65 tahun. Kelompok umur tahun dikategorikan sebagai kelompok umur produktif karena pada kelompok usia ini penduduk dianggap sebagai kelompok yang mampu melakukan kegiatan ekonomi, sedangkan kedua kelompok umur lainnya dikategorikan sebagai kelompok umur yang tidak produktif karena belum Inkesra Kabupaten Majalengka mampu atau sudah tidak mampu lagi melakukan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu semakin besar penduduk yang berusia produktif maka semakin ringan angka beban tanggungannya. Tabel 2. Penduduk Kabupaten Majalengka Menurut Kelompok Umur Khusus Tahun Kelompok Tahun (Orang) Umur (Tahun) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (28,32) (26,04) (27,91) (25,33) (25,65) keatas (65,66) (68,30) (67,74) (67,48) (66,43) (6,02) (5,65) (4,35) (7,19) (7,92) Jumlah Angka Beban Tanggungan 52,29 46,40 47,62 48,20 50,54 Sumber : Susenas Catatan : Angka dalam ( ), menyatakan persentase Komposisi penduduk Kabupaten Majalengka ditinjau dari kelompok umur khusus ini dapat dilihat dari Tabel 2, bahwa pada tahun 2009 penduduk pada kelompok tahun berjumlah orang dengan proporsi sebesar 66,43 persen sedangkan kelompok umur 65 tahun ke atas berjumlah orang dengan proporsi sebesar 7,92 persen. Sementara kelompok umur tahun sebanyak 25,65 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2008 kelompok umur tahun mengalami kenaikan 0,32 persen, kelompok 65 keatas mengalami kenaikkan terbesar hingga 0,73 persen. Untuk memperlihatkan perubahan struktur umur penduduk tahun 2008 dan 2009 terlihat dari Gambar berikut ini. Inkesra Kabupaten Majalengka Sumber : Susenas 2009 Untuk mengkaji struktur umur penduduk biasanya dilakukan penghitungan Angka Beban Tanggungan. Angka Beban Tanggungan menginformasikan kepada kita berapa orang dari penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) yang menjadi tanggungan penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan biasanya angka ini dihitung dengan satuan 100 orang penduduk usia produktif. Angka Beban Tanggungan untuk tahun 2009 adalah sebesar 50,54 yang berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung penduduk non produktif hampir 51 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2008 angka ini mengalami kenaikan sebesar 2,65 poin. Hal tersebut menunjukkan kelompok penduduk usia produktif secara rata-rata beban tanggungannya semakin bertambah. Implikasinya dengan beban tanggungan yang semakin berat, maka tingkat kesejahteraan akan relatif berkurang jika faktor-faktor yang lain seperti lapangan kerja, tingkat upah tidak mengalami perubahan yang positif Perkawinan (Nuptialitas) Salah satu fenomena sosial dalam kehidupan manusia adalah prosesi perkawinan (Nuptialitas). Secara sosiologis, media perkawinan merupakan proses sepasang manusia dalam mencari kesejahteraan diri. Di pihak lain secara biologis, media ini merupakan alat kesejahteraan manusia dalam membentuk suatu keluarga besar yang merupakan perbesaran dari keluarga batih (nucleus family). Inkesra Kabupaten Majalengka Sebagai suatu alat untuk mengamati tingkat kesejahteraan masyarakat, proses ini diamati dari dua segi, yaitu: a. Segi status perkawinan b. Segi umur perkawinan pertama Pengamatan ini dilakukan dari aspek sosio demografis, yang mempunyai kecenderungan perilaku sosial dalam bermasyarakat, yaitu adanya suatu persepsi pembentukan keluarga inti yang dibentuk oleh seorang laki-laki dan perempuan Status Perkawinan Pengelompokkan penduduk berdasarkan status perkawinan, dengan kriteria : a. Penduduk yang belum kawin. b. Penduduk dalam status kawin. c. Penduduk dengan kondisi cerai hidup. d. Penduduk yang termasuk dalam status cerai mati, yaitu pisah dari isteri/suami karena kematian salah satu pasangan hidup. Pengamatan status perkawinan ini sangat perlu, karena menyangkut tingkat kesejahteraan penduduk. Berbagai penelitian mengungkapkan tingkat kenakalan anak-anak lebih tinggi pada kelompok anak yang berorang tua tunggal (single parents), yaitu orang tua yang karena sesuatu hal mengalami cerai hidup ataupun cerai mati. Tabel 3. Penduduk Kabupaten Majalengka Berusia 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2009 Jenis Kelamin Status Perkawinan (%) Belum Kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) Laki-laki Perempuan Total Sumber : Susenas Dari Tabel 3 terlihat bahwa secara keseluruhan penduduk usia 10 tahun ke atas menurut statusnya, yang sudah kawin sebanyak 65,9 persen, belum kawin 25 persen disusul dengan status cerai sebanyak 9,1 persen. Inkesra Kabupaten Majalengka Jika dilihat menurut jenis kelaminnya, ternyata bahwa yang berstatus cerai hidup lebih banyak pada penduduk perempuan yaitu sebesar 4,51 persen, sedangkan pada kelompok laki-laki hanya sebesar 0,70 persen. Jenis kelamin laki-laki dengan status belum kawin mempunyai prosentase lebih tinggi dibandingkan perempuan yaitu 29,40 persen berbanding 20,80 persen. Sementara itu, dilihat dari status perkawinan cerai mati ternyata tingkat cerai mati penduduk perempuan lebih tinggi dari penduduk laki-laki dengan perbedaan yang sangat mencolok. Laki-laki hanya 2,00 persen, sedangkan pada penduduk perempuan mencapai 10,70 persen. Hal ini mendukung pola angka harapan hidup perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sehingga pada umur tua banyak laki-laki yang lebih dulu meninggal kemudian meninggalkan istrinya dengan status cerai mati Umur Perkawinan Pertama Umur perkawinan pertama penduduk perempuan merupakan faktor yang memiliki beberapa dampak terhadap masalah kependudukan, diantaranya terhadap laju pertumbuhan penduduk dan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan penduduk didasarkan pada asumsi bahwa semakin muda usia perkawinan pertama penduduk perempuan maka rentang waktu untuk dapat melahirkan menjadi semakin besar. Hal ini berarti tingkat kelahiran bayi akan semakin tinggi dan tentu saja hal ini akan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk. Di lain pihak, pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan penduduk didasarkan pada anggapan bahwa semakin muda usia perkawinan pertama, maka resiko kematian saat melahirkan menjadi sangat tinggi. Hal ini dimungkinkan mengingat pada usia yang relatif muda kondisi fisik dan psikologisnya relatif belum memungkinkan untuk dapat melahirkan secara normal. Tabel 4 memperlihatkan persentase perempuan yang berumur sepuluh tahun ke atas, menurut umur perkawinan pertama. Pada tahun 2009 ternyata usia perkawinan pertama di bawah 16 tahun masih mempunyai persentase cukup tinggi yaitu 43,57 persen, selanjutnya pada kisaran tahun sebanyak 26,48 persen. Rata-rata usia perkawinan di Kabupaten Majalengka berada pada kisaran 22 tahun. Menurut Undang-Undang
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks