BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Please download to get full document.

View again

of 24
4 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.571, 2015 OMBUDSMAN. Tata Kerja. Susunan Organisasi. Pecabutan. PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Document Share
Document Transcript
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.571, 2015 OMBUDSMAN. Tata Kerja. Susunan Organisasi. Pecabutan. PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dicabut dan diganti; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5128); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328); 7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia; 8. Peraturan Ombudsman Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan; 9. Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 604); 10. Peraturan Ombudsman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penentuan, Persyaratan dan Pengembangan Serta Penetapan Penjenjangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1371); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 3 1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Pimpinan Ombudsman yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman. 3. Sekretariat Jenderal adalah perangkat pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Ombudsman. 4. Deputi adalah unsur pelaksana yang melaksanakan fungsi dan tugas di bidang penyelesaian laporan dan pencegahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada. 5. Satuan Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana yang melaksanakan fungsi dan tugas di bidang penjaminan mutu, penegakan integritas, kode etik, dan disiplin pegawai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan. 6. Asisten Ombudsman yang selanjutnya disebut Asisten adalah pegawai tetap Ombudsman yang diangkat oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya. 7. Tim Kerja Asisten adalah Kelompok Asisten Ombudsman berdasarkan keahlian dan/atau penugasan tertentu. 8. Ketua Tim Kerja Asisten adalah Asisten Ombudsman yang ditunjuk oleh Ketua Ombudsman untuk memimpin Tim Kerja Asisten. 9. Tim Kerja adalah Tim yang mendapatkan penugasan tertentu yang keanggotaannya berasal dari lintas Deputi, Satuan Penjaminan Mutu, Perwakilan Ombudsman, dan/atau Sekretariat Jenderal. 10. Perwakilan Ombudsman adalah Perwakilan Ombudsman di provinsi atau kabupaten/kota yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman. Organisasi Ombudsman terdiri atas: BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 4 a. Pimpinan; b. Sekretariat Jenderal; c. Deputi Penyelesaian Laporan; d. Deputi Pencegahan; e. Satuan Penjaminan Mutu; f. Perwakilan Ombudsman; dan g. Tim Kerja Asisten. (1) Pimpinan terdiri atas: BAB III FUNGSI DAN TUGAS PIMPINAN Bagian Kesatu Pimpinan Pasal 3 a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan c. 7 (tujuh) orang anggota. (2) Dalam hal Ketua Ombudsman berhenti atau diberhentikan, Wakil Ketua Ombudsman menjalankan tugas dan wewenang Ketua Ombudsman sampai masa jabatan berakhir. (3) Dalam hal Wakil Ketua Ombudsman berhenti atau diberhentikan Ketua Ombudsman dapat menetapkan salah satu Anggota untuk menjalankan tugas dan wewenang Wakil Ketua Ombudsman berdasarkan rapat pleno sampai ditetapkan Wakil Ketua Ombudsman berdasarkan Undang-Undang. (4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman berhalangan tetap rapat pleno menetapkan salah satu Anggota untuk menjalankan tugas dan wewenang Ketua Ombudsman sampai ditetapkan Ketua dan Wakil Ketua Ombusman berdasarkan Undang-Undang. Bagian Kedua Ketua Ombudsman Pasal 4 (1) Ketua Ombudsman mempunyai tugas: a. memimpin kelembagaan dan organisasi Ombudsman; b. menetapkan kebijakan strategis berdasarkan keputusan Rapat Pleno; 5 c. mewakili lembaga dalam kegiatan kenegaraan baik di dalam maupun di luar negeri; d. mengadakan komunikasi dan konsultasi dalam membangun hubungan kerja sama dengan lembaga pemerintah atau negara, lembaga swasta, dan masyarakat; e. menetapkan kebijakan manajemen organisasi; f. menandatangani dokumen resmi kelembagaan; g. menetapkan tindakan administratif terhadap pelanggaran kode etik di lingkungan Ombudsman berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan h. memimpin Rapat Pleno. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Ombudsman dapat menugaskan Anggota untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas berdasarkan persetujuan Rapat Pleno. Bagian Ketiga Wakil Ketua Ombudsman Pasal 5 Wakil Ketua Ombudsman mempunyai tugas: a. membantu Ketua Ombudsman memimpin kelembagaan dan organisasi Ombudsman; dan b. mengkoordinasikan penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, dan kebijakan pembinaan sumber daya Ombudsman; Bagian Keempat Anggota Ombudsman Pasal 6 Anggota Ombudsman mempunyai tugas: a. mewakili Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman apabila keduanya berhalangan; b. mengkoordinasikanpenyusunan program dan pelaksanaan kebijakan bidang tugas Ombudsman; c. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Perwakilan Ombudsman; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Ombudsman. 6 Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Anggota Ombudsman dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Deputi, Kepala Satuan, dan Kepala Perwakilan Ombudsman. BAB IV FUNGSI DAN TUGAS SEKRETARIAT JENDERAL Pasal 8 (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administratif kepada Ombudsman. (2) Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan administrasi penyusunan rencana dan program kerja Ombudsman; b. penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, integrasi administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman; c. pelayanan administrasi kerja sama Ombudsman dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; d. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Ombudsman; e. penyelenggaraan kegiatan administrasi Ombudsman serta melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal; dan f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan peraturan perundangundangan. (3) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (4) Sekretaris Jenderal membawahkan Biro, Biro membawahkan Bagian, dan Bagian membawahkan Subbagian sesuai peraturan perundangundangan. BAB V FUNGSI DAN TUGAS DEPUTI DAN DIREKTORAT BIDANG PENYELESAIAN LAPORAN Bagian Kesatu Deputi Pasal 9 (1) Deputi Penyelesaian Laporan mempunyai fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian laporan. 7 (2) Deputi Penyelesaian Laporan mempunyai tugas: a. penyiapan perumusan kebijakan penyelesaian laporan; b. koordinasi pelaksanaan kebijakan penyelesaian laporan; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penyelesaian laporan; d. pelaksanaan ketatausahaan dan pembinaan sumber daya; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. (3) Deputi Penyelesaian Laporan dipimpin oleh seorang Deputi yang bertanggung jawab kepada Pimpinan. (4) Deputi Penyelesaian Laporan dapat mendelegasikan tugas dan/atau kewenangan yang sifatnya dapat didelegasikan kepada Direktur dan/atau Asisten Ombudsman. (5) Deputi Penyelesaian Laporan membawahkan: a. Direktorat Penyelesaian Laporan I; b. Direktorat Penyelesaian Laporan II; c. Direktorat Penyelesaian Laporan III; d. Direktorat Penyelesaian Laporan IV; e. Direktorat Penyelesaian Laporan V; dan f. Tata Usaha. (6) Deputi Penyelesaian Laporan dapat mengusulkan pembentukan Tim Kerja Asisten yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman. (7) Deputi Penyelesaian Laporan dapat mengusulkan pembentukan Tim Kerja yang mendapatkan penugasan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman. (8) Deputi Penyelesaian Laporan dapat mengusulkan penempatan Asisten dan distribusi tugas ke masing-masing Direktorat yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman. Bagian Kedua Direktorat Penyelesaian Laporan I Pasal 10 (1) Direktorat Penyelesaian Laporan I mempunyai fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan melaksanakan penerimaan laporan dan fasilitasi ajudikasi khusus. (2) Direktorat Penyelesaian Laporan I mempunyai tugas: 8 a. penyiapan penyusunan kebijakan penerimaan laporan dan fasilitasi ajudikasi khusus; b. penerimaan dan pelayanan konsultasi penerimaan laporan; c. pengelolaan data laporan; d. pengintegrasian sistem pengelolaan pengaduan nasional; e. pemeriksaan dan klarifikasi kelengkapan berkas laporan; f. pemeriksaan substantif dan analisis kewenangan Ombudsman; g. penentuan substansi laporan untuk melanjutkan pemeriksaan atau menyatakan bukan kewenangan; h. fasilitasi ajudikasi khusus; i. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penerimaan laporan dan ajudikasi khusus; j. koordinasi dengan Perwakilan Ombudsman; k. pelaksanaan administrasi dan pembinaan sumber daya; dan l. pelaksanaan tugas lain dari Deputi dan/atau Pimpinan. (3) Direktorat Penyelesaian Laporan I dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Deputi Penyelesaian Laporan. (4) Direktorat Penyelesaian Laporan I membawahkan Tim Kerja Asisten yang ditetapkan Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan Rapat Pleno. Bagian Ketiga Direktorat Penyelesaian Laporan II Pasal 11 (1) Direktorat Penyelesaian Laporan II mempunyai fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan melaksanakan penyelesaian laporan di bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan urusan lain yang terkait. (2) Direktorat Penyelesaian Laporan II mempunyai tugas: a. penyiapan perumusan kebijakan penyelesaian laporan di bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan urusan lain yang terkait; b. klarifikasi kepada instansi Terlapor; c. investigasi lapangan guna memperoleh penjelasan, keterangan, dan data untuk memastikan akurasi laporan; d. pemanggilan Terlapor dan/atau saksi guna memberikan keterangan terkait dengan penyelesaian laporan; 9 e. pemanggilan Pelapor, individu, swasta, dan/atau saksi ahli guna memberikan keterangan terkait dengan penyelesaian laporan; f. perumusan saran dan Rekomendasi Ombudsman; g. mediasi dan konsiliasi antara Pelapor dan Terlapor dalam penyelesaian laporan; h. monitoring terhadap tindak lanjut pelaksanaan mediasi dan konsiliasi, serta saran dan Rekomendasi Ombudsman; i. investigasi atas prakarsa sendiri; j. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang penyelesaian laporan di bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan urusan lain yang terkait; k. pelaksanaan administrasi dan pembinaan sumber daya; l. koordinasi dengan Perwakilan Ombudsman; dan m. pelaksanaan tugas lain dari Deputi dan/atau Pimpinan. (3) Bidang tugas Direktorat Penyelesaian Laporan II meliputi instansi: a. Kementerian: Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Dalam Negeri, Luar Negeri, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komunikasi dan Informatika, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Pertahanan; b. Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Kepolisian Nasional, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Badan Intelijen Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan lembaga lain terkait; dan c. Badan Usaha Milik Negara dalam lingkungan instansi masingmasing. (4) Direktorat Penyelesaian Laporan II dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Deputi Penyelesaian Laporan. 10 (5) Direktorat Penyelesaian Laporan II membawahkan Tim Kerja Asisten yang ditetapkan Ketua berdasarkan persetujuan Rapat Pleno. Bagian Keempat Direktorat Penyelesaian Laporan III Pasal 12 (1) Direktorat Penyelesaian Laporan III mempunyai fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan melaksanakan penyelesaian laporan di bidang Kesejahteraan Rakyat, Sumber Daya Manusia, dan urusan lain yang terkait. (2) Direktorat Penyelesaian Laporan III mempunyai tugas: a. penyiapan perumusan kebijakan penyelesaian laporan di bidang Kesejahteraan Rakyat, Sumber Daya Manusia, dan urusan lain yang terkait; b. klarifikasi kepada instansi Terlapor; c. investigasi lapangan guna memperoleh penjelasan, keterangan, dan data untuk memastikan akurasi laporan; d. pemanggilan Terlapor dan/atau saksi guna memberikan keterangan terkait dengan penyelesaian laporan; e. pemanggilan Pelapor, individu, swasta, dan/atau saksi ahli guna memberikan keterangan terkait dengan penyelesaian laporan; f. perumusan saran dan Rekomendasi Ombudsman; g. mediasi dan konsiliasi antara Pelapor dan Terlapor dalam penyelesaian laporan; h. monitoring terhadap tindak lanjut pelaksanaan mediasi dan konsiliasi, serta sarandan Rekomendasi Ombudsman; i. investigasi atas prakarsa sendiri; j. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang penyelesaian laporan di bidang Kesejahteraan Rakyat, Sumber Daya Manusia, dan urusan lain yang terkait; k. pelaksanaan administrasi dan pembinaan sumber daya; l. koordinasi dengan Perwakilan Ombudsman; dan m. pelaksanaan tugas lain dari Deputi dan/atau Pimpinan. (3) Bidang tugas Direktorat Penyelesaian Laporan III meliputi instansi: a. Kementerian: Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agama, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Budaya dan Pendidikan Dasar Menengah, Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, Pemuda 11 dan Olahraga, dan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; b. Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian: Badan Pengawas Obat dan Makanan, Konsil Kedokteran Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Perpustakaan Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Pengelola Jaminan Sosial, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Palang Merah Indonesia, Lembaga Sensor Film, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan lembaga lain terkait; dan c. Badan Usaha Milik Negara dalam lingkungan instansi masingmasing. (4) Direktorat Penyelesaian Laporan III dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Deputi Penyelesaian Laporan. (5) Direktorat Penyelesaian Laporan III membawahkan Tim Kerja Asisten yang ditetapkan Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan Rapat Pleno. Bagian Kelima Direktorat Penyelesaian Laporan IV Pasal 13 (1) Direktorat Penyelesaian Laporan IV mempunyai fungsi menyiapkan perumusan kebijakan dan melaksanakan penyelesaian laporan di bidang Ekonomi, Investasi, dan urusan lain yang terkait. (2) Direktorat Penyelesaian Laporan IV mempunyai tugas: a. penyiapan perumusan kebijakan penyelesaian laporan di bidang Ekonomi, Investasi, dan urusan lain yang terkait; b. klarifikasi kepada instansi Terlapor; c. investigasi lapangan guna memperoleh penjelasan, keterangan, dan data untuk memastikan akurasi laporan; d. pemanggilan Terlapor dan/atau saksi guna memberikan keterangan terkait dengan penyelesaian laporan; e. pemanggilan Pelapor, individu, swasta, dan/atau saksi ahli guna memberikan keterangan terkait dengan penyelesaian laporan; f. perumusan saran dan Rekomendasi Ombudsman; 12 g. mediasi dan konsiliasi antara Pelapor dan Terlapor dalam penyelesaian laporan; h. monitoring terhadap tindak lanjut pelaksanaan mediasi dan konsiliasi, serta sarandan Rekomendasi Ombudsman; i. investigasi atas prakarsa sendiri; j. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang penyelesaian laporan di bidang Ekonomi, Investasi, dan urusan lain yang terkait; k. pelaksanaan administrasi dan pembinaan sumber daya; l. koordinasi dengan Perwakilan Ombudsman; dan m. pelaksanaan tugas lain dari Deputi dan/atau Pimpinan. (3) Bidang tugas Direktorat Penyelesaian Laporan IV meliputi instansi: a. Kementerian: Koordinator Bidang Perekonomian, Keuangan, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi dan Usaha, Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Ketenagakerjaan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agraria dan Tata Ruang, dan lembaga lain yang terkait; b. Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian: Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Ekonomi Kreatif, Badan Pengembangan Ekspor Nasional, Badan Urusan Logistik, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Badan Standardisasi Nasional, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan lembaga lain yang terkait; dan c. Badan Usaha Milik Negara dalam lingkungan instansi masingmasing. (4) Direktorat Penyelesaian Lapora
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks