BUPATI EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR \5 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK RESTORAN

Please download to get full document.

View again

of 9
4 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
BUPATI EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR \5 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK RESTORAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI EMPAT LAWANG, I Menimbang : a. Mengingat
Document Share
Document Transcript
BUPATI EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR \5 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK RESTORAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI EMPAT LAWANG, I Menimbang : a. Mengingat b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut; bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Empat Lawang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Empat Lawang. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor ); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Iain-lain; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 22 Oktober 2015; 14. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang; 15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PAJAK RESTORAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Empat Lawang yang selanjutnya disebut Bupati; 4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang; 5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah rr.l i T7 .~» T nnran re $ pejabat adalah Pegawai yang diden tugao i,ksl Ll/XlV«sesUai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran; Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah yang disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau Bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah; Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak; Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar; Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan; Surat Tagihan Pajak Daerah, yang disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terhitung atau tidak seharusnya terhutang. BAB II NAMA PAJAK Pasal2 (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas jasa pelayanan yang disediakan oleh restoran. (2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. BAB III OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK Bagian Kesatu Objek Pajak - Pasal 3 (1) Objek Pajak Restoran adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh restoran dengan dipungut bayaran. (2) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: a. Rumah Makan; b. Kafetaria; c. Kantin; d.warung; e. Bar; f. Warung Kaki Lima; g. Warung Kopi; h.warung Nasi; i. Jasa Tata Boga/Catering. (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bagian Kedua Subjek Pajak Pasal 4 adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Bagian Ketiga Wajib Pajak Pasal 5 adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Bagian Keempat Wilayah Pemungutan Pasal 6 Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Retoran diselenggarakan. BAB IV MASA DAN SAAT PAJAK Pasal 7 ii\»» n 4 i, d^^,-, ruupnoun cpioma 9.0 itiap miliih) hari atau 1 (satu) (2) Saat Pajak Restoran terjadi pada saat pelayanan di restoran diperoleh BABV PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK Pasal 8 perhitungan besarnya Pajak Restoran ditetapkan berdasarkan perkalian antara tarip pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dengan jumlah pembayaran yang di lakukan kepada Restoran. BAB VI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK Pasal 9 (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SKPD. Pasal 10 (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal : 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang ' (2) terutang; c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling (3) (4) I Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Pasal 11 1) Bagi Restoran yang karena keadaaanya sehingga tidak dimungkinkan untuk melaksanakan pembukuan dan menggunakan nota dari Daerah, maka jumlah pembayaran dan atau besarnya Pajak akan ditentukan secara jabatan. (2) Terhadap Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemungutan pajak dilakukan dengan menerbitkan dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanda bukti pemungutan Pajak Restoran BAB VII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PAJAK RESTORAN Pasal 12 Menunjuk dan memerintahkan kepada : a. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang untuk : 1. Mempersiapkan sarana pungutan yang diperlukan untuk pemungutan Pajak restoran; 2. Melaksanakan pendaftaran wajib pajak Restoran sebagai bahan penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak; 3. Melaksanakan pendataan jumlah pembayaran kepada Restoran sebagai bahan penetapan besarnya Pajak; 4. Melaksanakan pemungutan / penagihan Pajak Restoran; 5. Bertanggung jawab atas Penyetoran hasil Pungutan Restoran ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 6. Melaksanakan pengelolaan Administrasi keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 7. Memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan pembayaran angsuran, keringanan, pembebasan dan penundaan pajak. Kantor Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah beserta Peraturan Pelaksanaannya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah beserta Peraturan Pelaksanaannya. Pasal 13 Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah beserta Peraturan Pelaksanaannya. dilakukan oleh Bupati dan secara Fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 (tujuh) Peraturan Bupati ini bertanggungjawab kepada Bupati. Pasal 15 Melimpahkan kewenangan penandatanganan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Empat Lawang terhadap penandatanganan penerbitan : a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat Persetujuan Penolakan setelah dilaporkan lebih dahulu kepada Bupati atas permohonan : 1. Pembayaran pajak secara angsuran; Surat peringatan, surat teguran dan surat lainnya yang sejenis. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan yang sama atau yang disamakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 17 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Empat Lawang. Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 5 ArnV 2016 I Pit. BUPATI EMPAT LAWANG I Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal, ^f-,v 2016 } H. SYAHRIL'HAKAFIAH, SEKRETARIS DAERAH f KABUPATEN EMPAT LAWANG, V E.0ISON JAYA ERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2016 NOMOR '5
Search Related
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks