LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN PDF

Please download to get full document.

View again

of 196
4 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018 KATA PENGANTAR Om Swastiastu, Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan
Document Share
Document Transcript
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018 KATA PENGANTAR Om Swastiastu, Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan tuntunan Beliau kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 tepat pada waktunya sesuai dengan rencana. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud kepatuhan Pemerintah Kabupaten Klungkung terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tersebut diatas, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja. Secara substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Klungkung ini, sebagai media informasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pencapaian tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini, sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. i Kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkerja keras menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, bermanfaat dan sesuai dengan harapan kita semua. Sekian dan terima kasih. Om Santih, Santih, Santih, Om. ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL Halaman i iii iv vii BAB I : PENDAHULUAN Latar Belakang Struktur Organisasi 1.3 Isu Strategis Pembangunan Daerah Ruang Lingkup 16 BAB II : PERENCANAAN KINERJA Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 18 (RPJMD) 2.2 Indikator Kinerja Utama Rencana Kinerja Tahunan Perjanjian Kinerja Tahun BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran Kinerja Analisis Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Prestasi dan Penghargaan Tahun BAB IV : PENUTUP Kesimpulan Rekomendasi 187 LAMPIRAN : Tabel Pengukuran Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017 iii DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Klungkung Per Kecamatan 6 Gambar 1.2 Luas Daratan Kabupaten Klungkung Menurut Klasifikasi Kemiringan 7 Hal Gambar 1.3 Gambar 1.4 Gambar 1.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung Tahun (Ribu Jiwa) Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung Per Kecamatan Tahun 2016 (Ribu Jiwa) Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Menurut Kelompok Umur (jiwa) Gambar 1.6 Capaian IPM Kab. Klungkung dan Provinsi Bali Tahun Gambar 1.7 Gambar 1.8 Perbandingan IPM Kab.Kota Se-Bali Tahun 2016 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun Gambar 3.1 Cakupan Budaya yang Lestari, dan Capaian RPJMD 56 Gambar 3.2 Angka Harapan Hidup (Tahun), dan Capaian Akhir 61 RPJMD Gambar 3.3 Angka Harapan Hidup Kabupaten Klungkung (Tahun), Provinsi Bali dan Indonesia/Nasional, Gambar 3.4 Perbandingan AHH Kabupaten Klungkung dengan Kabupaten/Kota Lainnya dan Provinsi Bali Tahun Gambar 3.5 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun), dan Capaian Akhir 75 RPJMD Gambar 3.6 Angka Harapan Lama Sekolah (tahun), dan Capaian Akhir RPJMD 76 Gambar 3.7 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Klungkung (Tahun), Provinsi Bali dan Nasional, Gambar 3.8 Angka Harapan Lama Sekolah (Thaun), Provinsi Bali dan Indonesia/Nasional, Gambar 3.9 Angka Melek Huruf, dan Capaian RPJMD 80 Gambar 3.10 Angka Melek Huruf Kabupaten Klungkung (Tahun) dan Provinsi Bali Gambar 3.11 Angka Melek Huruf (Tahun), Kabupaten/Kota se Provinsi Bali Gambar 3.12 Presentase Penduduk Miskin (%), dan Capaian Akhir RPJMD 91 Gambar 3.13 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali, tahun Gambar 3.14 Perbandingan persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali Tahun iv Gambar 3.15 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%), dan Capaian Akhir RPJMD 103 Gambar 3.16 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional, Tahun Gambar 3.17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung dengan Kabupaten/ Kota lainnya di Provinsi Bali (%), Tahun Gambar 3.18 Perbandingan PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan antar kabupaten dan Kota Provinsi Bali Tahun Gambar 3.19 Skor Pola Pangan Harapan dan Capaian Akhir RPJMD 118 Gambar 3.20 Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Klungkung dan Nasional Tahun Gambar 3.21 Pelanggaran Perda (kasus) Dan Capaian Akhir RPJMD 127 Gambar 3.22 Angka Gangguan Kamtibmas (kasus), dan Capaian Akhir 129 RPJMD Gambar 3.23 Hasil Evaluasi AKIP Kab.Klungkung, 2014-Akhir Periode RPJMD 136 Gambar 3.24 Opini BPK terhadap LPKD adalah WTP, 2014-Akhir Periode RPJMD 139 Gambar 3.25 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik, dan Capaian Akhir RPJMD 148 Gambar 3.26 Indeks Ketimpangan Infrastruktur dan Capaian Akhir RPJMD 153 Gambar 3.27 Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (%), Gambar 3.28 Trayek Angkutan Umum Yang Berfungsi (%) Gambar 3.29 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Klungkung, dan 159 Capaian Akhir Gambar 3.30 Pemukiman Yang Layak Huni (%), dan Capaian Akhir 167 RPJMD Gambar 3.31 Penurunan Potensi Konflik (%), dan Capaian RPJMD (%) 172 Gambar 3.32 Indeks Risiko Bencana dan Capaian RPJMD (%) 177 Gambar 3.33 Capaian Anggaran Pendapatan Kabupaten Klungkung, 2017 (%) 182 Gambar 3.34 Capaian Anggaran Belanja Kabupaten Klungkung, 2017 (%) 183 Gambar 3.35 Komposisi Anggaran Belanja Kabupaten Klungkung,2017 (%) 184 Gambar 3.36 Komposisi Anggaran Belanja Kabupaten klungkung, 2017 (%) 184 v DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Indeks Gini Kabupaten/Kota se-bali, Tabel 1.2 Indikator Kemiskinan Kabupaten Klungkung, Hal Tabel 2.1 Tabel 2.2 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kabupaten Klungkung Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung 45 Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tingkat Efisiensi melestarikan dn mengembangkan Kebudayaan Daerah Efisiensi Anggaran Sasaran Melestarikan dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah Tahun 2017 Tingkat Efisiensi Meningkatkan kualitas Kesehatan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Efisiensi Anggaran Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Tingkat Efisiensi Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun Tabel 3.8 Tingkat Efisiensi Menurunkan Angka Kemiskinan Tahun Tabel 3.9 Tabel 3.10 Efisiensi Anggaran Sasaran Menurunkan Angka Kemiskinan Tahun 2017 Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Klungkung Tahun (Persen) Tabel 3.11 Laju Pertumbuhan Riil Ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun Tabel 3.12 Sumber Pertumbuhan ( Source of Growth ) PDRB Kabupaten Klungkung menurut Lapangan Usaha Tahun Tabel 3.13 Tingkat Efisiensi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Tahun Tabel 3.14 Efisiensi Anggaran Sasaran Menurunkan Angka Kemiskinan Tahun vi Tabel 3.15 Tabel 3.16 Tingkat Efisiensi Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Tahun 2017 Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Tahun Tabel 3.17 Tabel 3.18 Rincian Jumlah Pelanggaran Perda di Kabupaten Klungkung Tahun Tingkat Efisiensi Meningkatkan Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun Tabel 3.19 Tabel 3.20 Efisiensi Anggaran Sasaran Peningkatan Ketaatan Masyarakat Terhadap Perundang-undangan Tahun 2017 Tingkat Efisiensi Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Yang Akuntabel Tahun Tabel 3.21 Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Yang Akuntabel Tahun Tabel 3.22 Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tahun Tabel 3.23 Tabel 3.24 Tingkat Efisiensi Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah Tahun 2017 Efisiensi Anggaran Sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah Tahun Tabel 3.25 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Komponen Pembentuknya 160 Tabel 3.26 Tabel 3.27 Tabel 3.28 Tabel 3.29 Tingkat Efisiensi Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2017 Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2017 Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatkan Kualitas Permukiman Tahun 2017 Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatkan Kualitas Permukiman Tahun Tabel 3.30 Potensi Konflik Berdasarkan Kecamatan di Kab. Klungkung 173 Tabel 3.31 Tingkat Efisiensi Sasaran Menurunkan Potensi Konflik Tahun Tabel 3.32 Efisiensi Anggaran Sasaran Menurunkan Potensi Konflik Tahun Tabel 3.33 Kajian Risiko Bencana Kabupaten Klungkung Tahun Tabel 3.34 Tingkat Efisiensi Sasaran Meningkatkan Kualitas Manajemen Kebencanaan Tahun vii Tabel 3.35 Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatkan Kualitas Manajemen Kebencanaan Tahun viii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tata kelola Pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan penerapan manajemen kinerja dan pembangunan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Melihat perkembangan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah memiliki agenda dan tanggung jawab yang sangat besar, termasuk pula didalamnya keharusan pemerintah daerah untuk melakukan revolusi mental dan reformasi birokrasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan sejahtera. Dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan, sistematik, terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat, sehingga dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan tingkat provinsi dan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntanbilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada 1 masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja disampaikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun , Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2017 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Klungkung Tahun 2017 menyajikan target sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klungkung menyajikan informasi mengenai pencapaian sasaran tahun 2017, pencapaian sasaran tiga tahun terakhir serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas 2 kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klungkung yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Klungkung ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2017 dengan realisasi anggaran yang belum direkonsiliasi mengingat keterbatasan waktu penyusunan laporan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klungkung Tahun 2017 memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaannya yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Klungkung Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 3 Klungkung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun ; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017; 10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Klungkung; 11. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017; 12. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung Perubahan Tahun Struktur Organisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersipat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Untuk mendapat melaksanakan urusan tersebut dibentuk organisasi perangkat daerah. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Klungkung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, terdiri dari : 1. Sekretariat Daerah; 4 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Inspektorat Daerah; 4. Delapan belas Dinas Daerah terdiri dari : a. Dinas Kesehatan; b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; d. Dinas Pendidikan; e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; g. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; h. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga; i. Dinas Komunikasi dan Informatika; j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan; k. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; l. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; n. Dinas Perhubungan; o. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; p. Dinas Pariwisata; q. Dinas Pertanian; r. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. 5. Lima Badan Daerah terdiri dari : a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; c. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 6. Empat Kecamatan terdiri dari : a. Kecamatan Dawan; b. Kecamatan Banjarangkan; c. Kecamatan Klungkung; d. Kecamatan Nusa Penida. 5 1.3. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kondisi Geografis Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang memiliki luas wilayah terkecil dibandingkan dengan luas kabupaten/kota di Bali. Secara geografis Kabupaten Klungkung terletak pada posisi Bujur Timur dan Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : a. Sebelah Utara : Kabupaten Bangli b. Sebelah Timur : Kabupaten Karangasem c. Sebelah Selatan : Samudra Hindia d. Sebelah Barat : Kabupaten Gianya
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks