LAPORAN TAHUNAN TAHUN PDF

Please download to get full document.

View again

of 38
4 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2016 Accountability Transparency KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN SAMBUTAN KETUA KOMITE KONSULTATIF KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Document Share
Document Transcript
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2016 Accountability Transparency KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN SAMBUTAN KETUA KOMITE KONSULTATIF KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Bapak dan Ibu Anggota Komite Konsultatif, Komite Kerja, Kelompok Kerja KSAP serta para pengguna Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP saat ini telah berusia 12 tahun sejak pertama kali didirikan pada tahun 2004 melalui penetapan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun Selama kurun waktu tersebut, KSAP telah berhasil menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Kas Menuju Akrual yang ditetapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 serta Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual yang ditetapkan dengan PP 71 Tahun Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Proses penyusunan standar yang dilakukan oleh KSAP mengikuti proses baku penyusunan (due process) yang berlaku. Sebelum ditetapkan sebagai suatu standar, draft standar terlebih dahulu disampaikan kepada publik (limited/ public hearing) untuk memperoleh tanggapan dan masukan dalam rangka penyempurnaan draft standar dan selanjutnya dimintakan pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebelum standar tersebut diterbitkan. Sesuai dengan amanat Rapat Komite Konsultatif pada pertengahan tahun 2015 dan High Level Meeting pada bulan April 2016, pada tahun 2016 ini KSAP memfokuskan penyusunan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa yang saat ini sedang dalam proses penetapan Peraturan Pemerintah. Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Komite Konsultatif yang telah memberikan arahan dan masukan, Komite Kerja dan Kelompok Kerja yang telah bekerja secara profesional dalam menyusun dan mengembangkan standar, serta kepada Sekretariat KSAP dan pihak lain yang telah mendukung keberhasilan penyusunan dan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta, Januari 2017 Ketua Komite Konsultatif, Marwanto Harjowiryono 1 PENGANTAR KETUA KOMITE KERJA KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah sebuah komite independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. KSAP memiliki tugas untuk menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan baik oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Sesuai dengan amanat rapat Komite Konsultatif pada pertengahan tahun 2015 dan High Level Meeting pada bulan April 2016, pada tahun 2016 ini, KSAP memfokuskan penyusunan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa. Draft standar tersebut telah dimintakan pendapat publik (public hearing) pada tanggal 14 Desember Saat ini, draft standar tersebut tengah dalam proses penetapan Peraturan Pemerintah. Selain penyusunan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa, KSAP juga menyusun Draft Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Aset Tak Berwujud. Draft standar tersebut juga telah dimintakan pendapat terbatas (limited public hearing) pada tanggal 6 Desember Pada tahun 2016, KSAP telah berhasil menyelesaikan 3 (tiga) Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu Buletin Teknis Akuntansi Transfer Berbasis Akrual, Buletin Teknis Akuntansi Pendapatan Non-Perpajakan, serta Buletin Teknis Akuntansi Pendapatan Perpajakan. Selain menyusun standar, KSAP juga menyusun Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan yang merupakan kumpulan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada KSAP terkait permasalahan dalam implementasi standar akuntansi baik di lingkup Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Laporan Tahunan KSAP Tahun 2016 ini kami susun sebagai media akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan kegiatan KSAP Tahun 2016 kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini memuat rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan capaian KSAP selama kurun waktu tahun Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota Komite Konsultatif, Komite Kerja, Kelompok Kerja, dan Sekretariat KSAP yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk KSAP. Penghargaan tertinggi juga kami sampaikan kepada berbagai pihak khususnya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Negara/Lembaga, pemerintah daerah, yang selama tahun 2016 telah membantu dan mendorong suksesnya proses penyusunan standar dan implementasinya. Jakarta, Januari 2017 Ketua Komite Kerja, Binsar H. Simanjuntak 2 Sambutan Ketua Komite Konsultatif 1 Pengantar Ketua Komite Kerja 2 Daftar Isi 3 Daftar Tabel 3 BAB I Pendahuluan A. Organisasi dan Kedudukan KSAP 5 B. Tugas Pokok KSAP 6 BAB II Rencana Strategis KSAP Tahun A. Latar Belakang 9 B. Dasar Hukum 10 C. Visi 10 D. Misi 10 E. Nilai Dasar 10 F. Tujuan Strategis 10 G. Sasaran Strategis 11 H. Kegiatan Strategis 11 BAB III Rencana Kerja & Capaian KSAP Tahun 2016 Rencana Kerja 2016 A. Kondisi Umum 13 B. Rencana Kerja 14 Capaian Tahun 2016 A. Capaian Kinerja 17 B. Pelaksanaan Kegiatan 17 C. Aspek Keuangan 28 D. Lain-lain 28 E. Kendala dan Strategi Pemecahannya 28 BAB IV Rencana Kerja Tahun BAB V Penutup 32 Tabel I : Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan Tahun 2016 (untuk Periode bulan Januari s.d. Juni) 23 Tabel II : Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan Tahun 2016 (untuk Periode bulan Juli s.d. Desember) 24 Tabel III : Rekapitulasi Kegiatan KSAP Tahun Tabel IV : Rincian dan Realisasi Belanja KSAP Tahun Anggaran DAFTAR ISI DAFTAR TABEL 3 BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP disusun oleh Komite Independen yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa KSAP dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres). Untuk memenuhi ketentuan tersebut telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Keppres Nomor 30 tahun A. Organisasi dan Kedudukan KSAP KSAP yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 84 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres Nomor 30 Tahun 2016 adalah organisasi yang bersifat independen. Independensi tersebut meliputi keanggotaan, mekanisme dalam pelaksanaan pekerjaan, dan proses penyusunan (due process) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). KSAP beranggotakan kalangan profesional yang berasal dari lingkungan pemerintah, praktisi akuntansi pemerintah, asosiasi profesi akuntan, dan akademisi yang kompeten di bidang akuntansi sektor publik. Dalam melaksanakan tugasnya, KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak terkait lainnya. Secara lengkap susunan Komite Konsultatif dan Komite Kerja KSAP sesuai Keppres Nomor 30 Tahun 2016 adalah: Komite Konsultatif 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan 2. sebagai Ketua merangkap Anggota Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota 3/ Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Anggota 4. Prof. Dr. Mardiasmo, SE., Ak., MBA Anggota 5. Sonny Loho, Ak. MPM Anggota. i5 PENDAHULUAN BAB I Komite Kerja 1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA., CertIPSAS Ketua merangkap Anggota 2. Sumiyati, Ak., MFM. Wakil Ketua merangkap Anggota 3. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., MSc. Sekretaris merangkap Anggota 4. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM. Anggota 5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM. Anggota Dr. Dwi Martani, CA., CPA., CertIPSAS Anggota 7. Drs. Hamdani, MM, MSi, Ak., CA., CertIPSAS Anggota 8. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc. Anggota Chalimah Pujihastuti, SE., Ak., MAFIS. Anggota B. Tugas Pokok KSAP Berdasarkan Keppres Nomor 30 Tahun 2016, KSAP bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (RPP SAP). SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari Komite Konsultatif dan Komite Kerja. Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep RPP SAP. Komite Kerja bertugas menyusun konsep RPP Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Kerja berkonsultasi dan dapat meminta pendapat dari Komite Konsultatif. Dalam menyiapkan, merumuskan, dan menyusun RPP SAP, Komite Kerja melakukan proses penyiapan standar (due process) yang cermat sesuai dengan praktik penyusunan standar yang baik (best practices). Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas KSAP, Komite Kerja KSAP membentuk Kelompok Kerja yang tata kerja serta keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Komite Kerja. Kelompok Kerja periode tahun 2016 dibentuk dengan KEP-05/K.1/KSAP/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 yang di ubah dengan KEP-07/K.1/ KSAP/III/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang beranggotakan 30 orang dan berasal dari berbagai lembaga. Susunan keanggotaan kelompok kerja tersebut sebagai berikut: 6 BAB I PENDAHULUAN Susunan keanggotaan kelompok kerja tersebut sebagai berikut: 1. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., Ketua merangkap Anggota 2. Mega Meilistya, SE.Ak., MBA., Wakil Ketua merangkap Anggota 3. Moh. Hatta, Ak., MBA, Anggota 4. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota 5. Yulia Candra Kusumarini, S.Sos, SE., MM., Anggota 6. Hamim Mustofa, Ak., CA., Anggota 7. Hasanuddin, Ak., M., Ak., CA., Anggota 8. Heru Novandi, SE, Ak., CA., Anggota 9. Muliani Sulya Fajarianti., SE., M.Ec.Dev., CA., Anggota 10. Zulfikar Aragani, SE. MM., Anggota 11. Rahmat Mulyono, SE, Ak., M.Acc., CA., CertIPSAS, Anggota 12. Mugiya Wardhani, SE, Ak., MM, Anggota 13. Lucia Widiharsanti, SE, M.Si., CFE, CA., CertIPSAS, Anggota 14. Dr. Mei Ling, SE, Ak., MBA, CA., CertIPSAS, Anggota 15. Jamason Sinaga, Ak., SIP., CA., Anggota 16. Kadek Imam Eriksiawan M.Sc., Ak., M.Prof. Acc., BAP., CA., CertIPSAS, Anggota 17. Slamet Mulyono, SE., Ak., M.Prof. ACC., Anggota 18. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., CertIPSAS, Anggota 19. Budiman, SST., SE., MBA., Ak., CA., Anggota 20. Joko Supriyanto, SST.Ak., M.Ak., CA., CertIPSAS, Anggota 21. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., CertIPSAS, Anggota 22. Endah Martiningrum, SE.Ak., MBA., CA., Anggota 23. Dwinanto, SE. Ak., Anggota 24. Isa Ashari Kuswandono, SE. Ak., M.Ak., CA., Anggota 25. Dr. Ratna Wardhani, SE., M.Si., Ak., CA., CGMA., CertIPSAS, Anggota 26. Ananto Budiono, SE., Anggota. 27. Fadil Fabian Massarapa, SST., Ak., MSE., MA., Anggota 28. Rahadian Widagdo, SST., Ak., M.Sc., CertIPSAS, Anggota. Selain itu, KSAP juga dibantu oleh Sekretariat KSAP, yang susunan organisasi serta tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Komite Konsultatif. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 92/ KM.5/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, susunan keanggotaan Sekretariat adalah sebagai berikut: 1. Joni Afandi, Ketua merangkap Anggota 2. Joko Supriyanto, Wakil Ketua merangkap Anggota 3. Zulfikar Aragani, Anggota 4. Aldo Maulana A, Anggota 5. Harunsyah Hutagalung, Anggota 6. Siti Syarifah, Anggota 7. Khairul Syawal, Anggota 8. Wakhid Fatwan, Anggota 9. Nia Esti Wulansari, Anggota 10. Arsyil A zim, Anggota 7 PENDAHULUAN BAB I BAB II RENCANA STRATEGIS KSAP TAHUN Komite Standar Akuntansi Pemerintah - Laporan Tahunan BAB II RENCANA STRATEGIS KSAP Dalam rangka mendukung implementasi SAP serta pengembangan SAP, berikut rencana strategis KSAP untuk periode tahun A. Latar Belakang Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, diperlukan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku untuk Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Untuk memenuhi amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, telah diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004, yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005, kemudian untuk kedua kalinya dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 dan terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tanggal 5 September KSAP bertugas menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsipprinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KSAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan. KSAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Dalam penyusunan SAP, KSAP menetapkan proses penyiapan standar dan meminta pertimbangan mengenai substansi standar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat (due process) agar dihasilkan standar yang objektif dan bermutu. Terhadap pertimbangan yang diterima dari BPK, KSAP memberikan tanggapan, penjelasan, dan/atau melakukan penyesuaian sebelum SAP ditetapkan menjadi peraturan pemerintah. Sesuai dengan ketentuan peralihan UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual (accrual basis accounting) dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun setelah UU Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan atau pada tahun anggaran Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas menuju akrual. Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan tersebut dan dalam rangka menuju penerapan accrual basis accounting, selanjutnya KSAP menyusun SAP berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 22 Oktober Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan secara impisit memberikan mandat kepada KSAP untuk mengembangkan SAP. Hal ini tertuang dalam pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud 9 RENCANA STRATEGIS KSAP BAB II dalam Pasal (4) ayat (2), perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penjelasan pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perubahan adalah penambahan, penghapusan, atau penggantian satu atau lebih PSAP. B. Dasar Hukum Dasar hukum Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 6. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. C. Visi KSAP memiliki misi sebagai berikut: Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas. D. Misi Misi Utama KSAP adalah: 1. Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang andal dan diterima secara umum. 2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 3. Mendorong pihak-pihak yang berkepentingan mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan pemerintah. E. Nilai Dasar Dalam melaksanakan misinya KSAP menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut: Independen Anggota KSAP menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu demi kepentingan semua pihak. Profesionalisme Anggota KSAP membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman pada kode etik yang berlaku. Demokratis Anggota KSAP menjunjung prinsip-prinsip demokrasi dengan mengedepankan kemufakatan dalam pengambilan keputusan. Universal Anggota KSAP membangun Standar Akuntansi Pemerintahan dengan bersikap objektif dengan mengedepankan universitalitas agar dapat diterapkan oleh semua entitas pelaporan dan diterima oleh para pemangku kepentingan. F. Tujuan Strategis Dari visi dan misi di atas, KSAP menetapkan tujuan-tujuan berikut ini: 1. Menyusun standar akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik dan wacana akuntansi paling mutakhir di Indonesia maupun di lingkungan internasional. 2. Membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. 3. Membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat atas manfaat informasi laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Meningkatkan profesionalisme dan menjaga independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 10 BAB II RENCANA STRATEGIS KSAP G. Sasaran Strategis 1. Tersedianya Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia yang dapat diterapkan oleh entitas pelaporan dan memenuhi azas transparansi dan akuntabilitas. 2. Tersedianya interpretasi dan buletin teknis standar akuntansi pemerintahan yang dibutuhkan para pemangku kepentingan. 3. Terbangunnya kesamaan visi untuk peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah dengan lembaga-lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. 4. Meningkatkan ketaatan entitas pelaporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan. 5. Meningkatkan Profesionalisme anggota KSAP. 6. Terbangunnya komunikasi dan koordinasi KSAP dengan para pemangku kepentingan. H. Kegiatan Strategis 1. Penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. 2. Penyusunan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. 3. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Penyusunan Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan. 5. Limited Hearing Standar Akuntansi Pemerintahan. 6. Public Hearing Standar Akuntansi Pemerintahan. 7. Training of Trainers/Workshop/Sosialisasi awal PSAP dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan. 8. Permintaan Pertimbangan PSAP ke Badan Pemeriksa Keuangan. 9. Pelayanan publik terkait akuntansi pemerintahan. 10. Pengembangan sumber daya manusia KSAP 11. Pemeliharaan Website KSAP (www.ksap.org). 12. Penyelenggaraan Helpdesk KSAP. 13. Komunikasi publik. 14. Audiensi dengan Komite Konsultatif dan/atau Menteri Keuangan. 15. Penyelenggaraan Kesekretariatan. i11 PENDAHULUAN BAB III RENCANA KERJA & CAPAIAN KSAP TAHUN 2016 Komite Standar Akuntansi Pemerintah - Laporan Tahunan BAB III RENCANA KERJA KSAP TAHUN 2016 A. Kondisi Umum Sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 yang antara lain menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan akuntansi yang standarnya disusun oleh komite standar yang independen, Pemerintah telah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Berdasarkan Keputusan Presiden, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) mempunyai tugas untuk mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (RPP SAP) yang mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian lapor
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks