MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 22/PUU-XVI/ PDF

Please download to get full document.

View again

of 14
8 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
rtin MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 22/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA
Document Share
Document Transcript
rtin MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 22/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II) J A K A R T A SENIN, 9 APRIL 2018 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 22/PUU-XVI/2018 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [Pasal 55] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. S. A. Habibie ACARA Perbaikan Permohonan (II) Senin, 9 April 2018, Pukul WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Manahan MP Sitompul (Ketua) 2) Wahiduddin Adams (Anggota) 3) Suhartoyo (Anggota) Ida Ria Tambunan Panitera Pengganti i Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Dahlan Pido ii SIDANG DIBUKA PUKUL WIB 1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 22/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Kepada yang hadir, boleh memperkenalkan diri lebih dahulu, dipersilakan. 2. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO Terima kasih, Yang Mulia. Saya Dahlan Pido, Kuasa Hukum dari Pemohon Ir. S. A. Habibie. Terima kasih. 3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Hari ini adalah... acaranya adalah untuk Perbaikan Permohonan (...) 4. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO Ya. 5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Yang pada sidang yang lalu, kita sudah berikan saran-saran oleh Panel. 6. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO Benar. 7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Sehingga hari ini adalah untuk membacakan khususnya perbaikan ataupun penyempurnaan yang sudah dilakukan oleh Pemohon. Tidak perlu dibacakan keseluruhannya, hanya bagian-bagian yang dilakukan perbaikan saja, dipersilakan. 1 8. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO Ya, terima kasih. Saya langsung ke perbaikan halaman 13, Alasan Pemohon. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merupakan ketentuan yang bersifat umum. Dengan adanya ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka hak konstitusional Pemohon dirugikan dan telah memperlakukan Pemohon secara tidak adil. Untuk itu, Majelis Hakim Yang Mulia, izinkan Pemohon memberi ringkasan latar belakang kasus Pemohon yang fundamental akibat dari berlakunya Pasal 55 yang menghalangi Pemohon untuk mendapatkan keadilan. Landasan Pemohon mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Batam pada tanggal 5 Desember dengan Registrasi Nomor 28/G/2016/PTUN Tanjung Pinang Batam yang gugatannya pada pokoknya meminta menyatakan batal atau tidak sah lima objek sengketa peralihan hak atas permohonan izin peradilan hak yang dilakukan oleh PT Graha Citra Harmonis yang ditugaskan kepada Anthony. A, B, C, cukup dibacakan. Namun, gugatan Pemohon ditolak. Penolakan putusan dari Para Majelis Hakim di atas karena tidak melakukan terobosan hukum karena sudah dipagari dengan ketentuan dan memutuskannya atas dasar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang selengkapnya berbunyi, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Padahal, dianjurkan Para Hakim dapat menemukan hukum seperti isi dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 53-nya ayat (2) menyatakan, Penetapan dan putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar. Pasal 54 ayat (3)-nya bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan memerhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 secara konsepsional tenggang waktu membuka selama 90 hari dalam hukum acara PTUN termasuk sangat singkat, jika dibandingkan dengan ketentuan batas waktu menggugat secara perdata, tenggang waktunya puluhan tahun. Demikian pula menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/K/SIP/72 tanggal 9 April Bahkan dalam hukum adat lewat waktu untuk hak milik atas tanah bahkan tidak dikenal, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 916K/SIP/73 tanggal 19 Desember Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tenggang waktu mengajukan gugatan bagi yang menjadi tujuan sebuah keputusan TUN, bahkan tenggang waktunya 90 hari sejak saat keputusan TUN itu diumumkan atau diterima. Sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak menjadi tujuan, tetapi kepentingannya... tapi berkepentingan, maka tenggang waktu sejak 90 hari itu berpotensi merugikan pihak ketiga yang sesungguhnya punya kepentingan terhadap terbitnya keputusan TUN tersebut. Namun, pihak ketiga seperti Pemohon perkara a quo tidak mengetahui secara langsung kapan keputusan TUN itu diumumkan. Sesungguhnya proses gugatan adalah hak setiap orang untuk mengajukan gugatan, tetapi mengapa menjadi persoalan dalam peristiwa gugatan Pemohon a quo? Masa tenggang waktu membuat seperti yang diatur dalam Pasal 55 merupakan rentang waktu yang sangat singkat. Hal ini memicu ketidakpastian hukum dan mengganggu proses pencari keadilan seperti yang dialami Pemohon. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung... Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-V/2007 dan 17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 meskipun bagi Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya telah menolak permohonan pengujian Pasal 55 Nomor 5 Tahun 1986 yang kesemuanya memuat norma hukum mengenai kedaluwarsa 90 hari. Bahwa terhadap aturan atau norma yang mengatur tentang tenggang waktu kedaluwarsa 90 hari terhadap diri Pemohon, namun tidak dihapuskannya frasa 90 hari, maka Pemohon kehilangan hak untuk dapat mendapatkan keadilan sesuai fakta-fakta yang ada. Atas dasar argumen Pemohon di atas, maka frasa 90 hari dalam Pasal 55 yang dimohonkan pengujian a quo, terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun Oleh karenanya, beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menggalu mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya dan menyatakan frasa 90 hari dalam Pasal 55 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah agar Pemohon dapat mendapatkan keadilan. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 55 tersebut, hak konstitusional Pemohon terhalang mendapatkan keadilan yang hakiki karena frasa 90 hari. Ba nomor tu halaman 17. Bahwa atas dasar argumentasi tersebut, Pemohon a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penyelesaiannya, yaitu Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undangundang ini. 3 Bahwa atas dasar fakta yuridis yang dialami sendiri oleh Pemohon sebagaimana yang diuraikan atas, maka Pemohon telah memenuhi parameter kerugian konstitusional. Empat belas. Penerapan Pasal 55 amat sulit dan akan tetap menjadi dilema dan problem yang tak berkesudahan karena masih tetap memberikan 90 hari untuk tenggang waktu menggugat tanpa memberikan pilihan spesialis atau eks eksepsional seperti yang diatur oleh SEMA Nomor 2 Tahun Tahun Supaya Pemohon tidak menderita kerugian konsep konstitusional secara potensional potensial, serta warga negara Indonesia lainnya karena tenggang waktu 90 hari dalam pemberlakuan nomor pada Pasal 55 yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan ini tidak hilang sia-sia, maka beralasan menurut hukum bagi Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agat berkenan memberikan prioritas dalam perkara pemeriksaan a quo. II. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 merupakan ketentuan yang berkeadilan dan bersifat khusus. Sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, bila pengadilan menentukan waktu 90 hari untuk suatu keputusan yang merugikan Pemohon dan hi itu hanya karena Kepala BP Batam tidak memberikan informasi atau salinan kepada pihak yang dituju, dalam hal ini Pemohon dan keputusan TUN, sehingga Pemohon dapat melakukan klaim atau tindakan hukum yang ada untuk membela hak-haknya. Namun, informasi yang ada diperoleh setelah Kepada BP TUN BP Batam melakukan peralihan hak sudah melewati waktu empat kali lipat lebih dari syarat formal 90 hari tersebut atau sudah hari. Seperti yang disebutkan di atas, padahal Pemohon pemilik yang sah dari objek tanah tersebut. Atas dasar itu, Pemohon a quo melakukan tindakan hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN Tanjung Pinang Batam yang mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI, SEMA Nomor 2 Tahun 1991 yang menyebutkan, Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN, tetapi yang merasa dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN dan mengetahui adanya keputusan TUN tersebut. Jadi, SEMA Nomor 2 Tahun 1991 di atas dapat berupa memperpanjang masa tenggang waktu menggugat di PT TUN, tidak hanya dibatasi oleh 90 hari, tetapi kapan saja muncul kondisi merasa kepentingannya dirugikan, dengan SEMA ini sangat dimungkinkan, diperbolehkan untuk menggugat suatu keputusan TUN yang sudah diterbitkan beberapa tahun silam. Kondisi SEMA Nomor 2 Tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada pokoknya mengatur bahwa bagi pihak ketiga 4 yang tidak menjadi tujuan keputusan TUN, seperti Pemohon a quo, sangat konsep konseptual dan rasional untuk memperpanjang masa tenggang waktu menggugat di PT TUN. Mengingat frasa merasa kepentingannya dirugikan tidak hanya dibatasi oleh 90 hari, tetapi kapan saja tiba-tiba muncul kondisi merasa kepentingannya dirugikan. Halaman 20, bagian 5. Dengan demikian, diperlukan upaya sistematis dan konseptual untuk mendudukkan aturan tenggang waktu yang proporsional dalam Pasal 55. Pemohon yang bukan menjadi tujuan keputusan TUN, yang mengajukan gugatan tidak harus dibatasi oleh tenggang waktu 90 hari yang diatur dalam Pasal 55. Idealnya, penyelesaian hukum dalam peristiwa gugatan PT TUN ini berpedoman pada SEMA Nomor 2 Tahun 1991, bukan berpodamon berpedoman pada Pasal 55 adalah 90 hari, wak yang waktunya sangat singkat bagi pihak ketiga yang tidak menjadi tujuan keputusan TUN seperti Pemohon dalam pera perkara a quo ini karena keputusan TUN tersebut tidak pernah diketahui. Oleh karena itu, Sema Nomor 2 Tahun 1991 ini harus diterapkan sebagai asas lex specialis derogat legi generalis. Diterapkan apabila terjadi konflik pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum. Maka, yang khusus ini yang berlaku untuk pihak ketiga yang tidak menjadi tujuan keputusan TUN, seperti Pemohon a quo. Sedangkan dalam konteks tenggang waktu dalam lima Pasal 55 tersebut, harus dimaknai pada tataran ketentuan hukum acara PT TUN secara umum. Dengan adanya peluang membuat sesuai ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1991, maka secara hukum para pencari keadilan tetap melekat hak untuk menggugat karena kerugian dideritanya, yakni disebabkan ketidakpastian hukum yang merugikan Pemohon a quo. Sepuluh. Bahwa tenggang waktu daluwarsa menggugat di PT TUN dalam Pasal 55 memang sudah dilematis sejak awal. Ketika salah satu konseptor PT TUN Indro... Alm. Indorharto mengulas tentang hal tersebut, sudah mewanti-wanti agar tenggang waktu 90 hari selayaknya disesuaikan dengan situasi, khususnya kepentingan pihak ketiga yang tidak menjadi tujuan keputusan TUN. Filosofinya didasari pada pertimbangan akan efektif dan efisiensinya. Sehingga ketika ada ketentuan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 yang bersifat khusus, maka Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara a quo menjadi relevan dan sangat dinantikan untuk mencari terobosan hukum yang bermanfaat untuk hidup orang banyak. Seperti dianjurkan para hakim dapat menemukan hukum seperti dalam Pasal 10 ayat (1), jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Langsung Petitum saja, Yang Mulia. Petitum. 5 Berdasarkan argumen di atas dan disertai bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan muatan dalam Pasal 55 tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan lembaran... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua dan Ketiga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Menyatakan materi Pasal 55 Nomor 5 Tahun 1986 dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum karena menentukan tenggang waktu selama 90 hari sejak diumumkan atau diterimanya keputusan TUN... merupakan ketentuan umum, serta menerima tenggang waktu lebih dari 90 hari, sudah 377 hari seperti yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 merasa kepentingannya dirugikan, tidak hanya dibatasi oleh 90 hari. Akan tetapi, kapan saja tiba-tiba muncul kondisi merasa kepentingannya kerugikan seperti yang diatur di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1986 sejak diketahui kepentingannya itu dirugikan atau merupakan ketentuan khusus. 4. Memerintahkan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia. 9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Terima kasih, Kuasa Pemohon, Saudara Dahlan Pido, ya? 10. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO Baik. 11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Itu yang kemarin itu memang kita mintakan agar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 diuraikan lebih dalam (...) 12. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO Ya, Baik. 6 13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Lagi, tadi sudah diuraikan di sini. Namun tetap konsep daripada 90 hari itu (...) 14. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO Ya. 15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Itu adalah jangka waktu, kan begitu ya? 16. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO Ya. 17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik dia sebagai yang dituju pada saat menerima keputusan itu. 18. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO Ya. 19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Tapi, kalau bukan orang yang dituju langsung adalah ditafsirkan sejak pada saat dia mengetahui atau merasa kerugian... merasa (...) 20. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO Kerugiannya. 21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Mengetahui ada kerugiannya, kan gitu. Itu prinsipnya, ya? 22. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO Ya, prinsipnya itu, Yang Mulia. 7 23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Jangan kabur bahwa 90 hari itu menjadi bisa... apa namanya... diperluas (...) 24. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO Oh, tidak, tidak. Ya. 25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Tetap konsepnya 90 hari. 26. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO Ya, Yang Mulia. 27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Namun, sejak kapan dihitung? Kan itu persoalannya, ya? 28. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO Ya. 29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Tapi menurut Saudara sebagai pihak ketiga, itu mengetahui setelah 377 hari? 30. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO Hari. 31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Ini kasus... kasus yang langsung dihadapi, ya? 32. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO Ya. 8 33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baiklah, jadi kita berangkat dari kasus yang lagi dihadapi oleh Pemohon, itu merupakan bayangan bagi kita. Namun yang kita mau lihat nanti di sini, apakah norma ini yang menjadi masalah? Kemudian kemarin itu sudah kita beritahu bahwa ada beberapa permohonan khusus mengenai itu, ya? 34. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO Ya. 35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Itu tadi sudah... sudah diuraikan, kan? 36. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO Ya, sudah, Yang Mulia. 37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Saya kira cukup dari saya. Baik, kami anggap sudah cukup, ini Permohonannya akan kami ajukan ke Rapat Permusyawaratan Majelis, nanti bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini, akan diberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya. Ini sebelumnya, alat bukti atau surat bukti yang diajukan di sini ada P-1 sampai dengan (...) 38. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL P-22? 40. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO Baik. 41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Namun ada catatan. P-17 ini katanya belum? 9 42. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO Belum. Lagi dileges, memang terlambat. 43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Lagi dileges? Itu bisa... sudah dijamin bisa nanti... hari ini masuk, ya? 44. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO Hari ini... hari ini diantar sama (...) 45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Jadi, yang P-17 hari ini juga diserahkan, ya? 46. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO Diserahkan, ya. 47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Nanti diserahkan di Kepaniteraan. Sehingga kita sahkan P-1 sampai P-22, kecuali nanti diperiksa dulu P-17 oleh Kepaniteraan, ya? 48. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO Baik, Yang Mulia. 49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Kita sahkan. KETUK PALU 1X 10 Baik. Karena pemeriksaan dalam Permohonan ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL WIB Jakarta, 9 April 2018 Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya. 11
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks