No.6/8/DPM Jakarta, 16 Februari 2004 SURAT EDARAN. Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA. Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum

Please download to get full document.

View again

of 7
5 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
No.6/8/DPM Jakarta, 16 Februari 2004 SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA Perihal : Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/6 /PBI/2004
Document Share
Document Transcript
No.6/8/DPM Jakarta, 16 Februari 2004 SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA Perihal : Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/6 /PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4367) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/2/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4363), dipandang perlu untuk menyusun ketentuan pelaksanaan pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) sebagai berikut: I. PERSYARATAN BANK UNTUK MENGGUNAKAN FLI 1. Bank dapat memperoleh FLI setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai berikut : a. memiliki tingkat kesehatan minimal cukup baik yaitu Bank yang masih beroperasi; b. memiliki surat berharga yang dapat diagunkan berupa SBI dan atau SUN; c. tidak 2 c. tidak sedang dikenakan sanksi penangguhan (suspend) sebagai Peserta Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Peserta Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS); d. tidak sedang dikenakan sanksi tidak dapat memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). 2. Dalam rangka pembukaan akses Bank untuk menggunakan FLI dalam sarana BI-SSSS, Bank wajib menyampaikan dokumen pendukung penggunaan FLI berupa: a. Perjanjian Penggunaan FLI dan Pengagunan sebagaimana contoh dalam Lampiran-1 yang telah dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani oleh pejabat Bank sebagai dasar bagi Bank untuk memanfaatkan FLI selama jam operasional Sistem BI-RTGS; b. Fotokopi anggaran dasar Bank atau kuasa dari Kantor Pusat Bank Asing (power of attorney) bagi kantor cabang Bank asing yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Bank; c. Fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor direksi, Chief Executive Officer (CEO) dan atau pejabat Bank yang diberi kuasa untuk menandatangani Perjanjian Penggunaan FLI dan Pengagunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang masih berlaku. 3. Dokumen pendukung FLI sebagaimana dimaksud dalam angka 2 disampaikan melalui surat pengantar kepada Bagian Operasi Pasar Uang (OPU), Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM), Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10010, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank (DPwB) terkait atau Tim Pengawas Bank terkait di Kantor Bank Indonesia (KBI) yang mewilayahinya. 4. Bank Indonesia 3 4. Bank Indonesia menolak penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud angka 2 dari Bank yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka Bank Indonesia akan membuka akses bagi Bank untuk menggunakan FLI melalui sarana BI-SSSS selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja setelah Bank melengkapi seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka Dalam hal Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 maka Bank Indonesia menghentikan akses Bank untuk dapat menggunakan FLI melalui sarana BI-SSSS. 7. Dalam hal terjadi perubahan susunan pengurus Bank yang mengakibatkan terjadinya perubahan kewenangan penandatanganan dalam dokumen perjanjian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang telah ditandatangani Bank sebelumnya maka Bank yang telah memiliki akses penggunaan FLI wajib memperbaharui dan menyampaikan kembali dokumen perjanjian kepada Bagian OPU pada tanggal yang sama dengan terjadinya perubahan susunan pengurus Bank dimaksud. 8. Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 maka Bank dikenakan sanksi. II. AGUNAN FLI 1. Bank dapat menggunakan FLI sebesar nilai SBI dan atau SUN milik Bank yang diagunkan dalam rekening pengagunan melalui sarana BI-SSSS selama jam operasional Sistem BI-RTGS. 2. Perhitungan nilai jual SBI dan atau nilai pasar SUN serta sisa jangka waktu SBI dan atau SUN yang dapat diagunkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tunduk pada ketentuan perhitungan nilai jual SBI dan atau nilai pasar 4 pasar SUN serta sisa jangka waktu SBI dan atau SUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang FPJP Bagi Bank Umum yang berlaku. 3. Dalam hal Bank telah melunasi FLI yang digunakan maka Bank dapat memindahkan SBI dan atau SUN yang diagunkan dalam rekening pengagunan ke rekening perdagangan milik Bank melalui sarana BI-SSSS. 4. Mekanisme pengagunan SBI dan atau SUN dalam rangka FLI melalui sarana BI-SSSS dilakukan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran tentang BI-SSSS yang berlaku. III. PENGGUNAAN DAN PELUNASAN FLI 1. Penggunaan FLI dimulai sejak jam operasional Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan cut-off warning Sistem BI-RTGS dan hanya dapat digunakan setelah Bank memindahkan SBI dan atau SUN milik Bank dari rekening perdagangan ke rekening pengagunan dalam sarana BI-SSSS. 2. Penggunaan FLI sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan secara otomatis oleh Sistem BI-RTGS pada saat saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melakukan transaksi keluar (outgoing transaction) sepanjang kekurangan tersebut tidak melebihi nilai FLI. 3. Pelunasan FLI dilakukan secara otomatis oleh Sistem BI-RTGS setiap terdapat transaksi masuk (incoming transaction) yang mengkredit rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. 4. Bank dapat memindahkan kembali SBI dan atau SUN yang diagunkan dari rekening pengagunan ke rekening perdagangan milik Bank dalam sarana BI-SSSS apabila Bank telah melunasi FLI yang digunakannya. 5. Bank yang menggunakan FLI wajib melunasi FLI pada hari penggunaan FLI (T+0) selambat-lambatnya sampai dengan pre cut-off time Sistem BI- RTGS dan biaya penggunaan FLI. 6. Bank 5 6. Bank dikenakan biaya bunga penggunaan FLI sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dihitung sebagai berikut: Nominal Penggunaan FLI x [T/(10,5 jam x 60 menit)] x i x [1/360 ] Keterangan: T = waktu penggunaan FLI (dalam menit). i = suku bunga rata-rata tertimbang PUAB overnight Pagi pada 1 hari sebelum penggunaan FLI (T-1). 10,5 jam = jangka waktu dari mulai dibukanya jam operasional Sistem BI-RTGS (06.30 WIB) sampai dengan cut off warning sistem BI-RTGS (17.00 WIB). 7. Pembebanan biaya bunga FLI sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah penggunaan FLI. 8. Mekanisme penggunaan dan pelunasan FLI melalui sarana BI-SSSS dilakukan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran tentang BI-SSSS yang berlaku. IV. PENGALIHAN FLI MENJADI FPJP 1. Dalam hal Bank tidak melunasi FLI sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir III.5. maka terhadap nilai FLI yang tidak dilunasi diberlakukan sebagai FPJP dan agunan yang tercatat dalam sarana BI-SSSS dijadikan sebagai agunan FPJP. 2. Dengan pengalihan FLI menjadi FPJP sebagaimana dimaksud dalam angka 1 maka: a. Bank menundukkan diri pada ketentuan FPJP Bagi Bank Umum yang berlaku antara lain meliputi kewajiban penyampaian akta pengikatan kredit, tata cara pelunasan, eksekusi agunan, pengawasan dan sanksi atas penggunaan FPJP; dan b. agunan FLI diberlakukan sebagai agunan FPJP. V. PENGAWASAN 6 V. PENGAWASAN 1. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank atas penggunaan FLI, baik selama periode diterimanya FLI maupun setelah FLI jatuh waktu. 2. Bank wajib memberikan data dan informasi secara lengkap dan benar sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/6/PBI/2000 tanggal 21 Februari 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank. VI. SANKSI Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.7, Bank dikenakan sanksi berupa: 1. kewajiban membayar sebanyak 2 (dua) kali biaya bunga FLI yang telah dikenakan kepada Bank untuk FLI yang digunakan setelah tanggal terjadinya perubahan susunan pengurus Bank sampai dengan tanggal penyampaian kembali Perjanjian Penggunaan FLI dan Pengagunan yang telah diperbaharui yang akan dibebankan pada rekening giro Rupiah milik Bank di Bank Indonesia; dan atau 2. tidak dapat menggunakan FLI sampai dengan Bank menyampaikan kembali Perjanjian Penggunaan FLI dan Pengagunan yang telah diperbaharui. VII. PENUTUP Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/27/DPM tanggal 13 Desember 2000 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/21/DPM tanggal 3 September 2001 perihal Perubahan Atas Surat 7 Surat Edaran Nomor 2/27/DPM tanggal 13 Desember 2000 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 16 Februari Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum. BANK INDONESIA, BUDI MULYA DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER
Search Related
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks