PEMBAHARUAN PROSPEKTUS

Please download to get full document.

View again

of 42
5 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
Tanggal Efektif : 15 Mei 2009 Tanggal Mulai Penawaran : 8 Juni 2009 OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS
Document Share
Document Transcript
Tanggal Efektif : 15 Mei 2009 Tanggal Mulai Penawaran : 8 Juni 2009 OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA ABERDEEN INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND Reksa Dana ABERDEEN INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND (selanjutnya disebut ABERDEEN INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND ) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. ABERDEEN INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND bertujuan untuk mendapatkan imbal hasil yang optimum melalui pegelolaan yang aktif dengan berinvestasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia serta Efek pasar uang dan/atau kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. ABERDEEN INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND akan melakukan investasi dengan alokasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia; serta minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan/atau kas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan ABERDEEN INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND, risiko tersebut antara lain adalah: (i) Risiko Politik dan Ekonomi; (ii) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan; (iii) Risiko Volatilitas; (iv) Risiko Likuiditas; (v) Risiko Atas Pertanggungan Kekayaan Reksa Dana; (vi) Risiko Pembubaran dan Likuidasi. Uraian lengkap mengenai risiko dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan ABERDEEN INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menjual kembali Unit Penyertaan ABERDEEN INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND yang dimilikinya wajib mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai tata cara pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dapat dilihat pada Bab XIII, Bab XIV, dan Bab XV Prospektus. PENAWARAN UMUM PT Aberdeen Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ABERDEEN INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah (dua miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan ABERDEEN INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai aktiva Bersih per Unit Penyertaan ABERDEEN INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) ABERDEEN INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan; biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan; dan biaya biaya pengalihan investasi (switching fee) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai pengalihan investasi Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X Prospektus. Manajer investasi PT Aberdeen Asset Management Bank Kustodian Standard Chartered Bank Bharat S. Joshi Tri Meryta Koslina Manajer Investasi Bank Kustodian PT ABERDEEN ASSET MANAGEMENT Menara DEA Tower II, 16 th Floor Kawasan Mega Kuningan Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2, Jakarta Selatan Indonesia Telp.: (021) , Fax : (021) STANDARD CHARTERED BANK Menara Standard Chartered 5 th Floor Jl Prof.Dr.Satrio No.164, Jakarta Indonesia Telp : (021) , Fax : (021) / PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR RISIKO UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Maret 2018. BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ( UNDANG-UNDANG OJK ) Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK. UNTUK DIPERHATIKAN ABERDEEN INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan ABERDEEN INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ABERDEEN INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ABERDEEN INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. PT Aberdeen Asset Management ( Manajer Investasi ) merupakan bagian dari Aberdeen Group yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai jurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Aberdeen Group akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing jurisdiksi di mana kantor-kantor dari Aberdeen Group tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap jurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar jurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar jurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara jurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Aberdeen Group untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh Pemegang Unit Penyertaan yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari jurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Dengan melakukan pembelian Unit Penyertaan (subscription), Pemegang Unit Penyertaan dan Calon Pemegang Unit Penyertaan ( Nasabah ) memberikan persetujuan atas penghimpunan, pengumpulan, identifikasi, penggunaan, pemberian informasi dan/atau pemrosesan data dan/atau dokumen pribadi Nasabah untuk diinformasikan kepada perusahaan lain dalam Aberdeen Group, Bank Kustodian, Agen Penjual Reksa Dana dan/atau dilaporkan kepada otoritas, badan pengawas atau pemerintah baik di Indonesia maupun di negara lain, termasuk ke negara yang belum menerapkan ketentuan kerahasiaan data Nasabah seperti yang diterapkan oleh Negara Republik Indonesia, apabila diminta oleh otoritas yang berwenang dan/atau otoritas pajak yang berwenangsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dan/atau tidak terbatas pada peraturan anti pencucian uang, anti terorisme, perpajakan, FATCA, Standar Pelaporan Bersama (CRS) dan nasabah juga setuju bahwa pihak-pihak tersebut di atas berkewajiban untuk menjawab pertanyaan dan menyediakan informasi dan dokumen tertentu dengan tujuan untuk memenuhi peraturan-peraturan terkait FATCA dan Standar Pelaporan Bersama (CRS). Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan Nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data Nasabah, data Nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Unit Penyertaan Reksa Dana ABERDEEN INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND tidak didaftarkan berdasarkan United Securities Act Unit Penyertaan Reksa Dana ABERDEEN INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND tidak dapat dibawa atau dimiliki secara langsung oleh, maupun dialihkan kepada seorang investor yang merupakan United States Person. Untuk keperluan prospektus ini, United States Person adalah salah satu dari berikut ini: (i) Warga negara atau penduduk Amerika Serikat, (ii) Perusahaan, kemitraan atau badan hukum lain yang didirikan berdasarkan undang-undang suatu negara bagian, wilayah atau pemilikan dari negara Amerika Serikat, (iii) Harta atau perwaliamanatan (trust) yang pelaksana, administrator atau wali amanat (trustee)-nya adalah United States Person, (iv) Perwakilan atau cabang sebuah badan asing yang berkedudukan di Amerika Serikat, (v) Rekening yang dikelola secara mutlak maupun tidak oleh pihak yang telah dipercaya untuk keuntungan atau kepentingan United States Person, atau (vi) Kemitraan atau perusahaan asing yang didirikan oleh United States Person yang pada dasarnya untuk tujuan berinvestasi dalam efek yang tidak terdaftar. Produk Reksadana ABERDEEN INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND tidak didaftarkan berdasarkan United Investment Company Act 1940 dan tidak dapat dibeli oleh orang Amerika Serikat maupun dialihkan kepada investor yang merupakan United States Person. KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN FATCA Ketentuan Foreign Account Tax Compliance Act ( FATCA ) diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act ( HIRE ). Hal ini mencakup ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau Foreign Financial Institiution ( FFI ) mungkin dibebankan kewajiban pelaporan kepada Internal Revenue Services ( IRS ) terkait informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi i identifikasi tambahan untuk tujuan tersebut serta memenuhi ketentuan lainnya untuk menghindari pengenaan pemotongan pajak 30% atas pembayaran dari segala sumber penghasilan Amerika Serikat (sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Amerika Serikat) yang diterima oleh Manajer Investasi sebagai FFI yang diterima setelah tanggal 30 Juni Sehubungan dengan kewajiban di atas, agar dapat menerima pembayaran dari sumber penghasilan Amerika Serikat, FFI mungkin perlu untuk membuat perjanjian dengan IRS atau tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang dibuat sebagai implementasi dari Perjanjian Antar Pemerintah atau Intergovernmental Agreement ( IGA ) antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Amerika Serikat yang mungkin ada di kemudian hari. KEWAJIBAN PELAPORAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN DENGAN MENGGUNAKAN STANDAR PELAPORAN BERSAMA (COMMON REPORTING STANDARD) Menindaklanjuti perkembangan mengenai Standar Pelaporan Bersama (Common Reporting Standard ( CRS )) yang disusun oleh Organisation for Economic Cooperation and Development ( OECD ) untuk menerapkan pertukaran informasi secara otomatis antarnegara (Automatic Exchange of Information/AEOI) dengan menggunakan Common Reporting Standard, Pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada khususnya telah menerbitkan beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum pemberlakuan CRS, antara lain: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra jo. Surat Edaran Nomor: 16/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis Antarnegara Dengan Menggunakan Standar Pelaporan Bersama (Common Reporting Standard) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari ( Peraturan CRS ), dimana berdasarkan Peraturan CRS tersebut Lembaga Jasa Keuangan berkewajiban untuk mengidentifikasi dan melaporkan rekening Nasabah asing terhitung sejak tanggal 1 Juli Pemerintah Republik Indonesia telah sepakat untuk melakukan pertukaran informasi secara otomatis antarnegara pada tahun 2018 terkait dengan informasi Nasabah yang tercatat sejak tahun Peraturan CRS mensyaratkan Lembaga Jasa Keuangan untuk melaporkan data dan/atau informasi Nasabah asing yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan CRS kepada otoritas pajak Indonesia untuk disampaikan kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra sesuai dengan daftar yang diterbitkan oleh otoritas pajak Indonesia setiap tahun. Manajer Investasi meminta calon Nasabah Asing dan/atau Nasabah Asing untuk memberikan persetujuan, instruksi dan/atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela terhadap pembukaan dan/atau penyerahan data dan informasi termasuk data dan informasi terkait perpajakan yang bersangkutan kepada otoritas pajak Indonesia untuk dapat disampaikan kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi Peraturan CRS. Apabila calon Nasabah Asing tidak bersedia untuk memberikan persetujuan, instruksi dan/atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela terhadap pembukaan dan/atau penyerahan data dan informasi termasuk data dan informasi terkait perpajakan yang bersangkutan, Manajer Investasi wajib menjelaskan ketentuan terkait pertukaran informasi secara otomatis; dan menolak melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah Asing tersebut. Apabila Nasabah Asing (baik yang sudah ada sebelumnya/existing) tidak bersedia untuk memberikan persetujuan, instruksi dan/atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela terhadap pembukaan dan/atau penyerahan data dan informasi termasuk data dan informasi terkait perpajakan yang bersangkutan, Manajer Investasi wajib menjelaskan konsekuensi bagi Nasabah Asing apabila tidak bersedia memberikan informasi sesuai perjanjian pertukaran informasi secara otomatis; meminta Nasabah Asing menyampaikan pernyataan keberatan secara tertulis; dan tidak melayani transaksi baru terkait rekening Nasabah Asing tersebut, kecuali transaksi baru sebagaimana dimaksud dalam Pertauran CRS. Nasabah disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan profesional mengenai perpajakan yang berlaku dan konsekuensi lain terkait implementasi pertukaran informasi secara otomatis dan Standar Pelaporan Bersama. ii DAFTAR ISI BAB I... 1 ISTILAH DAN DEFINISI... 1 BAB II...8 INFORMASI MENGENAI ABERDEEN INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND...8 BAB III MANAJER INVESTASI BAB IV BANK KUSTODIAN BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO ABERDEEN INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND BAB VII PERPAJAKAN BAB VIII FAKTOR RISIKO UTAMA BAB IX HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN BAB X IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BAB XII LAPORAN KEUANGAN DAN AUDITOR INDEPENDEN BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI BAB XVI PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN BAB XVII KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI BAB XVIII SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI ABERDEEN INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND BAB XIX PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA BAB XXI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN iii HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN iv BAB I ISTILAH DAN DEFINISI 1.1. Afiliasi a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama Agen Penjual Efek Reksa Dana Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal (tiga puluh Desember dua ribu empat belas) perihal Agen Penjual Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan ABERDEEN INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND Bank Kustodian Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan ( Bapepam & LK ) BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari- hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan 1.6. Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. 1 Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ( POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Inv
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks