PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Please download to get full document.

View again

of 24
4 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 07 TAHUN 2002 T E N T A N G PAJAK RESTORAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI BARAT, Menimbang : a. bahwa dalam
Document Share
Document Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 07 TAHUN 2002 T E N T A N G PAJAK RESTORAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI BARAT, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan otonomi Daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab, Pajak Daerah khusus untuk Restoran merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah ; b. bahwa untuk maksud huruf a diatas dalam rangka pengaturan Pajak Daerah khusus untuk Pajak Restoran perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) dan (6) Pasal 18A dan 33 UUD 1945 Perubahan Kedua ; 2. Tap MPR RI III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata urutan Perundang-undangan ; 3. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Daerah tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ; 4. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3584); 5. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara nomor 3686); 6. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 7. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 8. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896); 2 9. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 10.Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan); 11.Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691); 12.Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PAJAK RESTORAN. 3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ; a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ; c. Bupati adalah Bupati Kutai Barat ; d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat ; e. Pajak Restoran adalah Pemungutan Daerah atas Pelayanan Restoran, Rumah Makan dan Sejenisnya ; f. Restoran atau rumah makan dan sejenisnya yang menjadi tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran,tidak termasuk usaha jasa boga atau katering; g. Pengusaha restoran, rumah makan dan sejenisnya adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran, rumah makan dan sejenisnya untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya; h. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selajutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang undangan Perpajakan Daerah; 4 i. Surat Setoran Pajak Daerah,yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; j. Surat Ketetapan Pajak Daerah,yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang; k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang Menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang,jumlah kredit Pajak,jumlah kekurangan pembayaran yang harus dibayar; l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,yang selanjutnya disingkat SKPDKBT,adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan; m. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar,atau dingkat dengan SKPDLB,adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang; n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; o. Surat Tagihan Pajak Daerah,yang selanjutnya disingkat STPD,adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa Bunga dan atau Denda; 5 BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK PASAL 2 (1) Pajak atas pelayanan restoran, rumah makan, termasuk pengusaha jasa boga yang menyelenggarakan usaha restoran, rumah makan dan sejenisnya dinamakan Pajak Restoran ; (2) Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran, rumah makan, termasuk pengusaha jasa boga yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan dan sejenisnya ; (3) Termasuk Obyek Pajak sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) adalah Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas tempat menyantap. Pasal 3 Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) adalah : a. Pelayanan jasa boga atau katering ; b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 4 (1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, rumah makan dan sejenisnya ; (2) Wajib Pajak Restoran adalah Pengusaha restoran, rumah makan dan sejenisnya. 6 BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal 5 Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran, rumah makan dan sejenisnya. Pasal 6 Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh persen ). Pasal 7 Kepada petugas pelaksana pemungut pajak berdasarkan Peraturan Daerah ini, diberikan upah pungut sebesar 5 % ( lima persen ) dari jumlah hasil pungutan. BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 8 (1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Kutai Barat ; (2) Besarnya Pajak terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Pasal 9 Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin. 7 Pasal 10 Pajak terutang masa pajak terjadi pada saat pelayanan direstoran, rumah makan dan sejenisnya Pasal 11 (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ; (2) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya; (3) Surat Pemberitahuan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak; (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisisan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN Pasal 12 (1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) ; (2) Apabila SKPD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. 8 Pasal 13 (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang; (2). Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan surat-surat antara lain : a. SKPDKB b. SKPDKBT c. SKPDN (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan : a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang ditetapkan dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; 9 (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ada data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang,akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut; (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB Dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) perbulan; (7). Penambahan pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan pemeriksaan; apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum ada BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14 (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTDD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ; 10 (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati ; (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD. Pasal 15 (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas; (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan; (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan secara berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum dibayar atau kurang dibayar; (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak, untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang di bayar; (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 16 (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ; (2) Bentuk, Jenis, Isi Ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati ; 11 BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 17 (1). surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran; (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis,wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang; (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Pasal 18 (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa. (2) Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. Pasal 19 Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang berwenang segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 12 Pasal 20 Setelah melakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan maka Pejabat yang berwenang mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Pasal 21 Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal,jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak. Pasal 22 Bentuk, Jenis dan isi formulir dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB IX PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 23 (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB X PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 24 (1) Atas Permohonan Wajib Pajak, Bupati karena jabatannya dapat : 13 a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT yang dalam penerbitan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ; b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar ; c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminsitrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ; (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak Kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas ; (3) Bupati atau Pejabat yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan ; (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan. BAB XI KEBERATAN DAN BANDING Pasal 25 (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang atas suatu : 14 a. SKPD ; b. SKPDKB ; c. SKPDKBT ; d. SKPDLB ; e. SKPDN ; (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya ; (3) Bupati atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan ; (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan ; (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak. Pasal 26 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 ( tiga ) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan; (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak. 15 Pasal 27 Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan atau banding sebagaimana pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan. BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 28 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya : a. Nama dan alamat wajib Pajak; b. Masa Pajak ; c. Besarnya Kelebihan ketetapan Pajak ; d. Alasan yang jelas. (2) Bupati atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan ; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan ; (4) Apabila wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ; 16 (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ; (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. Pasal 29 Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XIII K A D A L U W A R S A Pasal 30 (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah ; (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sendiri tertangguh apabila ; a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ; b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. 17 BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 31 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya t
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks