PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Please download to get full document.

View again

of 7
6 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN DENGAN RAHMAT TUHAN
Document Share
Document Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MURUNG RAYA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Pemerintah yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Bato Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembangunan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16 Tahun 2007 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 52); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 59); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inpektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 61); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 62); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 63); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA dan BUPATI MURUNG RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Murung Raya 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk kurun waktu 5 (lima). 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya. 8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanmaan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. 9. Rencana Startegik Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA-SKPD adalah dokumen perencanaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. 3 BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2 RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 sebagaima tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 3 Penjabaran dari RPJMD ini akan ditidak lanjuti dalam RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dan Renstra-SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). BAB III SISTEMATIKA RPJMD Pasal 4 Sistematika RPJMD terdiri dari : a. Pendahuluan; b. Kondisi, Analisis dan Prediksi Umum Kabupaten Murung Raya; c. Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah; dan d. Penutup. Pasal 5 Bahwa isi beserta uraian Rencana Pembanunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana Pasal 4 diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6 (1) Bahwa guna menjaga konsistensi penyusunan sistem perencanaan pemabangunan daerah, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaannya. (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 3 Seri E) dinyatakan tidak berlaku lagi. 4 BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya secara rinci ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya. Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 20 Desember 2008 BUPATI MURUNG RAYA, ttd WILLY M. YOSEPH Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal 20 Desember 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA, ttd YURIANSON DJATA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2008 NOMOR 67 5 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN I. PENJELASAN UMUM. Pembangunan telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun yang mengamanatkan daerah untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD ini, Pemerintah Kabupaten Murung Raya berpedoman pada landasan idil yaitu Pancasila dan landasan kontitusional Undang-Undang Dasar 1945 serta landasan operasional yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Murung Raya. RPJMD Kabupaten Murung Raya sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan maksaud untuk memberikan araqh sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Murung Raya (Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. RPJMD Kabupaten Murung Raya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntable, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanam masyarakat daerah yang berada, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan menjadi pedoman didalam penyusunan RPKD Kabupaten Murung Raya dan RENSTRA-SKPD Kabupaten Murung Raya. Dalam penyusunan Peraturan Daerah ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun serta merupakan penjabaran dari visi, misi kebijakan dan strategi bupati terpilih dengan pendekatan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang menggambarkan struktur permasalahan yang dihadapi sebagai input dan pencapaian hasil pembangunan yang kemudian dianalisis untuk merumuskan kecenderungan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan pendekatan tersebut maka RPJMD Kabupaten Murung Raya memuat visi yaitu Kabupaten Murung Raya yang maju, mandiri dan sejahtera, dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Murung Raya dengan tetap menacu pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undanga Dasar II. PENJELASAN Pasal demi Pasal. 1. Pasal 1 : Cukup Jelas 2. Pasal 2 : Cukup Jelas 3. Pasal 3 : RPJMD ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. 6 4. Pasal 4 : Cukup Jelas 5. Pasal 5 : Cukup Jelas 6. Pasal 6 : Cukup Jelas 7. Pasal 7 : Cukup Jelas 8. Pasal 8 : Cukup Jelas 9. Pasal 9 : Cukup Jelas 7
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks