PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Please download to get full document.

View again

of 12
4 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS, Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber daya
Document Share
Document Transcript
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS, Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup, kehidupan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya; b. bahwa semakin meningkatnya kegiatan pembuangan air limbah ke sumber-sumber air didaerah dipandang perlu untuk meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penertibannya; c. bahwa dalam rangka pengendalian pembuangan air limbah dimaksud diperlukan adanya pembinaan dan pelayanan teknis dari Pemerintah Kabupaten musi Rawas. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 84 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nnegara Nomor 4048) ; 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas. 5. Analisa mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup dan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 6. Analisa Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. 7. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. 8. Kerangka acuan adalah ruang lingkup kegiatan analisa mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil telaah secara menyeluruh sehingga menggambarkan hasil yang harus dicapai oleh penyusunan AMDAL. 9. Rencana Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 10. Rencana Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 11. Upaya Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disebut UKL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh Pemrakarsa. 12. Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disebut UPL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh Pemrakarsa. 13. Izin adalah Izin pembuangan limbah cair yang sudah dioleh terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan. 14. Daya dukung sumber air adalah kemampuan sumber air menerima beban dari luar sesuai peruntukannya. 15. Retribusi adalah retribusi pembuangan air limbah kedalam sumber air yang didasarkan atas volume air limbah yang dibuang dan kadar parameter yang ditetapkan. 16. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. 17. Baku mutu air limbah adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang tenggang adanya dalam air limbah untuk dibuang dari suatu kejenis kegiatan tertentu. 18. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil. 19. Sumber air adalah sumber air dan wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, yang termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, waduk, danau, situ, rawa dan muara. 20. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Pengendalian pembuangan air limbah dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan atau pemulihan kualitas air pada sumber air. (2) Pengendalian pembuangan air limbah kesumber air bertujuan agar air yang ada pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna, dan mikro organisme yang bermanfaat yang terdapat pada sumber aisr. BAB III PEMBUANGAN AIR LIMBAH Pasal 3 Setiap pembuangan air limbah kesumber air sebagai akibat kegiatan ekonomi dan proses produksi, wajib memiliki izin. Pasal 4 (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan dengan Keputusan Bupati. (2) Izin pembuangan air limbah berlaku selama kondisi air pada sumber air masih memungkinkan berdasarkan hasil pengujian instansi teknis. (3) Setiap 2 (dua) tahun sekali kepada pemegang izin diwajibkan melakukan daftar ulang. BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 5 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin pembuangan air limbah merupakan tanggung jawab kepada Bupati. Pasal 6 (1) Setiap pembuangan air limbah yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) harus dilengkapi dengan bangunan ukur debit air. (2) Pengadaan dan pemasangan bangunan ukur debut air menjadi tanggung jawab pemegang izin. (3) Pemegang izin yang membuang air limbah bertanggung jawab atas kerusakan bangunan ukur debit air dan wajib mencatat buangan air limbah setiap bulannya. Pasal 7 Untuk kepentingan pengawasan Peraturan Daerah ini setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan. BAB V TATA CARA MEMPEROLEH IZIN Pasal 8 (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 disampaikan secara tertulus kepada Bupati. (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan : a. Memiliki izin lokasi. b. Memiliki rekomendasi teknis. c. Memenuhi kualitas air limbah sesuai mutu parameter air limbah. d. Pembuangan air limbah harus melalui saluran pembuangan air limbah kesumber lain. (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik atau lokasi pembuangan air limbah kesumber lain. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilengkapi dengan : a. peta lokasi pembuangan air limbah dan pengambilan air dengan skala 1 : b. gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta saluran pembuangan limbah. c. Persetujuan AMDAL yang terdiri dari Kerangka Acuan, ANDAL, RKL, RPL, serta UKL dan UPL. d. Hasil pemeriksaan kualitas air limbah yang akan dibuang dari laboratorium rujukan. e. Surat pernyataan tidak akan melakukan pengenceran air limbah. f. Surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit, untuk pembuangan air limbah. g. Surat pernyataan kesanggupan untuk membuat saluran pembuangan air limbah sesuai dengan saran teknis dari instansi teknis yang berwenang. h. Surat pernyataan untuk mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan. i. Surat pernyataan untuk membuang air limbah melalui saluran yang telah ditetapkan oleh instansi teknis. j. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengirimkan hasil pemeriksaaan kualitas air limbah secara periodik oleh laboratorium yang ditunjuk oleh Bupati, sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. k. Surat pernyataan untuk tidak membuang air limbah kedalam tanah, terkecuali sesuai RKL dan RPL yang sudah disahkan berdasarkan peraturan perundangundangan. (5) Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. (1) Izin tidak berlaku lagi karena : a. masa berlaku izin berakhir. b. kegiatan usaha berakhir. c. tidak melakukan daftar ulang. BAB VI PENCABUTAN IZIN Pasal 9 (3) Sebelum berakhir masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) izin dapat dicabut apabila : a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan. b. Melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal 4. c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya penceemaran/kerusakan lingkungan hidup. Pasal 10 (1) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 10 (sepuluh) hari. (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan air limbah untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari. (3) Jika penghentian sementara dimaksud dalam ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin dicabut. (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan pasal 10 ini dilakukan oleh Bupati. Pasal 11 Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha : a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan lingkungan hidup dan kepentingan umum. b. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan pasal 9 ayat (2). BAB VII NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 12 (1) Dengan nama Pengendalian Pembuangan Air Limbah dipungut retribusi atas setiap kajian teknis dan izin pembuangan air limbah. (2) Objek retribusi adalah setiap kegiatan pembuangan air limbah yang dibuang kedalam sumber air sebagai akibat kegiatan ekonomi dan proses produksi. Pasal 13 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembuangan air limbah yang dibuang kedalam air sebagai kegiatan ekonomi dan proses produksi. BAB VIII TARIF RETRIBUSI Pasal 14 Kepada setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenakan retribusi kajian teknis dan retribusi pembuangan air limbah, yang besarnya sebagai berikut : 1. RETRIBUSI KAJIAN TEKNIS a. Industri/Usaha : 1) Industri/Usaha Kecil Rp ,- per lokasi 2) Industri/Usaha Sedang Rp ,- per lokasi 3) Industri/Usaha Besar Rp ,- per lokasi b. Rumah Sakit : 1) Kelas D Rp ,- per lokasi 2) Kelas C Rp ,- per lokasi 3) Kelas B Rp ,- per lokasi 4) Rumah Sakit Swasta Rp ,- per lokasi c. Balai Pengobatan Rp ,- per lokasi d. Rumah Bersalin Rp ,- per lokasi e. Permukiman/Real Estate : 1) Jumlah rumah 200 unit Rp ,- per lokasi 2) Jumlah rumah 200 unit Rp ,- per lokasi f. Perusahaan IPAL : 1) IPAL Kecil Rp ,- per lokasi 2) IPAL Sedang Rp ,- per lokasi 3) IPAL Besar Rp ,- per lokasi 2. RETRIBUSI PEMBUANGAN LIMBAH CAIR : a. 1,00 s.d 500 M3/bulan = Rp ,- b. 501 s.d 1000 M3/bulan = Rp. 75/M3 c. 1000 M/bulan = Rrp. 150/M3 BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Pasal 15 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan. Pasal 16 (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai. (2) Setiap pembayaran retribusi oleh wajib retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku pembayaran. (3) Retribusi disetorkan ke Kas Daerah atau melalui bendaharawan khusus penerima Dinas Pendapatan Daerah. (4) Uang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 kali 24 jam. BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi adminitrasi berupa 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBAHASAN RETRIBUSI Pasal 18 (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi. (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 19 (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling Rp ,- (lima juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan dapat dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya. Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas. Disahkan di Lubuk Linggau Pada tanggal 17 Oktober 2003 BUPATI MUSI RAWAS dtd. H. SURRIJONO JOESOEF. Diundangkan di Lubuk Linggau Pada tanggal 23 Oktober 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS dto. H. FIRDAUS TAUFIK WAHID Pembina Utama Muda Nip LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2003 NOMOR 6 SERI C
Search Related
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks