Reform Administrasi Publik

Please download to get full document.

View again

of 137
4 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
Reform Administrasi Publik Suatu Pemikiran Reformasi Pemerintahan Lokal Dr. Saiful Deni, M.Si Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Document Share
Document Transcript
Reform Administrasi Publik Suatu Pemikiran Reformasi Pemerintahan Lokal Dr. Saiful Deni, M.Si Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]). Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]). Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp ,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp ,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]). Reform Administrasi Publik Suatu Pemikiran Reformasi Pemerintahan Lokal Dr. Saiful Deni, M.Si N AUFA N PUSTAKA Perpustakaan Nasional RI, Katalog Dalam Terbitan (KDT) Saiful Deni Reform Administrasi Publik: Suatu Pemikiran Reformasi Pemerintahan Lokal-- Yogyakarta: Naufan Pustaka, xvi hlm. 14 x 20 cm. ISBN: I. Administrasi Publik II. Judul Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, juga tanpa izin tertulis dari penerbit Penulis Editor Layout Design Cover : Saiful Deni : Djamila Abbaz : Muzanni Abbaz : Muzanni Abbaz Cetakan Pertama, November 2015 Diterbitkan oleh: Naufan Pustaka Yogyakarta Jalan Tahunan UH III RT 08/02 No D Yogyakarta. Telp iv Kupersembahkan Buku ini untuk: Istriku Tercinta Djamila Abbas, dan Anakku; Ikhsanul Abyaz Deni dan Putriku Fatimah Az-Zahra Deni. v vi Pengantar Editor Pergesaran paradigma dalam praktek pelayanan publik di Indonesia telah menjadi kajian dan perdebatan hingga saat ini, yakni dimulai sejak penerapan model administrasi publik lama, manajemen publik baru dan sampai pada pelayanan publik baru, bahkan pergeseran model birokrasi pemerintahan dan demokrasi mengindikasikan perkembangan yang signifikan dalam melihat dan menjawab tantangan dan kebutuhan publik saat ini. Secara ideal dapat dikatakan bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang demokratis, kiranya buku Reform Administrasi Publik Suatu Pemikiran Reformasi Pemerintahan Lokal karya saudara Dr. Saiful Deni, dapat digunakan sebagai referensi sekaligus pedoman dalam konsep penyelenggaraan pelayanan publik. Buku ini menawarkan beberapa alternatif dalam reformasi administrasi publik ke depan. Buku ini dibagi ke dalam tujuh bagian utama. Bagian vii pertama, yaitu memulai dengan pendahuluan yang menjelaskan pentingnya melakukan reformasi administrasi publik. Bagian kedua, mempertanyakan implementasi konsep reformasi administrasi publik yang selama ini diterapkan pemerintah. Kerangka yang dikembangkan pada bagian kedua ini adalah mengkritisi para formulator kebijakan yang selalu berpihak pada aturan main, tanpa melihat etika atau moral sebagai landasan utama dalam reformasi lembaga dan perilaku. Padahal ini sangat penting dan menentukan penyelenggaraan negara. Bagian ketiga, strategi dalam pelayanan administrasi publik sebagai penerapan dalam penyelenggaraan pelayanan, sehingga dapat memudahkan pelanggan atau masyarakat. Bagian keempat, mengusulkan New Public Managemen (NPM) sebagai model Neo-Liberal yang kapitalistik yang ditawarkan sebagai konsep reformasi administrasi publik, yang mengandalkan kompetitif bagi birokrasi dalam pelayanan publik atau yang lebih dikenal sebagai birokrasi wirausaha. Bagian kelima, new public service juga sebagai model pelayanan publik yang demokratik dalam reformasi administrasi publik. Model ini mengandalkan demokrasi sebagai sistem dalam memenuhi berbagai kepentingan publik. Model yang ditawarkan dari reformasi administrasi publik adalah mengoptimalkan peran-peran atas dukungan politik sebagai formulator semua kebijakan publik. Keberpihakan politisi dalam melihat berbagai realitas kehidupan Negara. Selalu komitmen dengan moralitas yang diusungnya sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan publik secara demokratis. Terakhir adalah menawarkan model reformasi viii birokrasi dan demokrasi dengan berbagai usulan ke arah perbaikan wajah birokrasi dan demokrasi yang humanis dan akuntabel pada ranah lokal. Ternate, November 2015 Editor Djamila Abbas ix x Ucapan Terima Kasih Melihat berbagai stagnasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, menyebabkan pembangunan birokrasi menjadi sesuatu yang mahal dan salah arah dalam mencapai tujuan-tujuan birokrasi dalam melayani publik. Oleh karena itu, jika hal ini dibiarkan berjalan atas kemauan para pejabat publik, kepentingan pribadi, maka jangan heran wajah dan substansi dari penyelenggaraan administrasi publik akan mengalami pergesaran orientasi pejabat publik kita di Indonesia, yang secara riil dapat melakukan berbagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan, baik masalah anggaran, bisa dalam pengembangan sumber daya, mal-administrasi maupun berbagai patologi birokrasi dan demokrasi yang buruk dari suatu kebijakan yang dihasilkan. Alasan lain yang menggugah saya untuk menulis buku ini, karena sentralisasi dari aktivitas implementasi berbagai program pemerintah berpusat pada sumberdaya birokrasi yang menjadi inti dari penyelenggaraan administrasi pelayanan publik, yang perlu direformasi struktur dan perilaku. Bahkan atas dorongan perkemba- xi ngan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesat mempengaruhi kehidupan demokrasi pemerintahan dalam menjawab tantangan kebutuhan publik ke depan. Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah kajian lanjutan dari mata kuliah Reformasi administrasi Publik. Selama penulis menempuh semester kedua di program Doktor (Pascasarjana) Universitas Brawijaya Malang. Beberapa penambahan dan revisi pada edisi kedua kali ini. Di sisi lain kehadiran buku ini juga membantu mahasiswa jurusan sosial politik, administrasi, pemerintahan, dan partai politik dalam mengubah wajah birokrasi di masingmasing lembaga dan organisasi publik. Bahkan mengasah intelektual pada bidang yang saya geluti. Teristimewa kepada staf pengajar program Pasca S3, Fakultas Ilmu Administrasi. Program Studi Administrasi Publik Brawijaya Malang. Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS. Prof. Dr. Irfan Islamy(almarhum); Prof. Dr. Sumartono, Prof.Dr. Andy Yuli Gani, MS. Prof. Dr. Agus Suryono, MS. Prof. Dr. Solichin Abdul Wahab, Ph.D(almarhum), (Prof. Drs. Ismani HP, MA. Prof. Dr. Suhandak, MSc. Dr. Khairul Muluk, M.Si. dan Beberapa Dosen di luar Universitas Brawijaya. Seperti; Prof. Dr. Azhar, MA, PhD (UI), Prof. Drs. Mochtar Masoed, MA, PhD(UGM). Dr. Pratikno, MSC (UGM) dan Prof. Dr. Ihlasul Amal, MA (UGM) serta Prof. Drs. Yakob Warela, MA, Ph.D (Undip). Dan lain-lain yang belum sempat kusebutkan satu persatu patut kuucapkan terimakasih atas gagasan kritis dan pergulatan pemikiran semasa kuliah. Kuucapkan termakasih kepada Ka Halid Abd. Abbas dan istrinya Sophia Surotonoyo atas dukungannya, Bupati Halmahera Selatan Ustad Muhammad Kasuba, LC, MA dan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara xii (UMMU) Ternate. Drs. Hi. Ishak Djamaluddin, M.Pd atas dorongan dan bantuannya dalam cetakan edisi ke-2, teman-teman pada Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, khususnya staf pengajar Pascasarjana Ilmu Administrasi dan Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara UMMU, atas saran dan dorongan dalam menyelesaikan naskah revisi buku ini. Saudara Aji Deni, Mahmud Samiun, Thamrin Husain, Muhammad Zaki Abd. Wahab atas kritik dan saran dalam menyelesaikan buku ini kuucapkan terima kasih. Kepada kawan-kawan di kelompok Studi Cendespol, serta rekanrekan tim ahli DPRD Provinsi Maluku Utara, Ade Ismail, Amran Husen, Hasby Yusuf, terutama Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, Kepada Editor Djamila Abbas atas ketekunannya mengedit buku ini, kuucapkan banyak terima kasih NAUFAN PUSTAKA Yogyakarta. Sebagai manusia yang tidak luput dari kelalaian, buku ini masih jauh dari kesempurnaan yang diinginkan, kritik dan saran yang membangun dalam khazanah keilmuan merupakan sesuatu yang berharga untuk selalu menjadi fokus para intelektual dalam mengkaji berbagai persoalan birokarsi, dan demokrasi yang sedang berubah dan berkembang. Amiin. xiii xiv DAFTAR ISI Pengantar Editor... vii Ucapan Terimaksih... xi Daftar isi...xv Bagian Pertama...1 Pendahuluan...3 Bagian Kedua...7 Pengantar...9 Kosep Reformasi Administrasi...9 Catatan Akhir...13 Bagian Ketiga...15 Pengantar...17 Strategi Reformasi Administrasi Pelayanan Publik...17 Catatan Akhir...23 xv Bagian Keempat...25 Pengantar...27 NPM: Model Neo-Liberal Kapitalistik dalam Reformasi Administrasi...27 Catatan Akhir...36 Bagian Kelima...37 Pengantar...39 NPS: Model Pelayanan Publik yang Demokratik dalam Reformasi Administrasi...39 Catatan Akhir...48 Bagian Keenam...51 Pengantar...53 Proses Reformasi Administrasi Atas dukungan Politik...53 Catatan Akhir...59 Bagian Ketujuh...61 Birokrasi Pemerintahan Interaktif...63 Konektivitas Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Birokrasi Pemerintah Daerah...71 Paradoks Birokrasi dan Demokrasi di Maluku Utara...81 Daftar Pustaka Tentang Penulis xvi 1 Bagian Kesatu Pendahuluan Reformasi Administrasi Dr. Saiful Deni, M.Si 1 2 Reform Administrasi Publik Pendahuluan: Reformasi Administrasi Pendahuluan Dampak dari globalisasi telah terjadi perubahan diberbagai bidang kehidupan manusia. Apakah perubahan itu terkait dengan masalah-masalah kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya, politik, bahkan perilaku manusia yang dapat mempengaruhi perubahan ideologi dan perilaku dalam mengelola negara. Atau tata kelola pemerintahan. Perubahan tersebut seiring dengan kebutuhan manusia yang dialamatkan pada negara. Seakan-akan negara yang bertanggung jawab sebagai pengemban amanah dalam menyejahterakan masyarakat. Negara tidak sekedar mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan sesaat bagi pejabat yang berkuasa dan merugikan publik, tetapi Negara harus memiliki kewajiban untuk mengagregasikan serta mengartikulasikan berbagai kebutuhan masyarakat secara optimal. Perjuangan akan kebutuhan masyarakat ini bisa terwujud jika tatakelola kepemerintahan memiliki visi pelayanan yang selalu berpihak pada publik. Wibawa 1 menekankan bahwa pelayanan seharusnya secara gratis diberikan kepada publik, karena birokrasi telah menerima anggaran dari pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat atau kekayaan negara. 1 Lihat pemikiran Samudra Wibawa, Reformasi Administrasi: Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik.Gava Media. Yogyakarta. Hal. 194 Dr. Saiful Deni, M.Si 3 Gambaran ini telah diketahui oleh masyarakat, maka perubahan tidak ansich masyarakat semata tetapi Negara pun wajib mereformasi dalam tata kelola pemerintahan. Artinya, dalam masyarakat yang berubah (change society), aparatur negara harus berubah perilakunya ke arah lebih kondusif seiring dengan perkembangan masyarakat, sebagaimana ditekankan oleh Fredrickson. 2 Perubahan pada institusional pemerintah maupun aparatur negara secara personil diharapkan beradaptasi melalui perampingan struktur, fleksibilitas, ketanggapan serta kemampuan untuk bekerja sama dengan semua pihak. Keberpihakan harus menjadi prioritas utama dalam memenuhi berbagai keentingan publik. Hal ini karena, secara ideal tata kepemerintahan harus diorientasikan untuk publik yaitu kebijakan yang dibuat dalam kerangka kepentingan publik. Dalam beberapa studi secara empirik dari pelayanan publik dapat di identifikasikan sebagai isu yang menarik untuk dikaji sebagai persoalan-persoalan yang terjadi pada ranah kepublikan. Studi empirik pelayanan publik masih menyisahkan banyak persoalan yang terjadi mulai dari perilaku aparat pelayanan, fasilitas yang tersedia, kemudahan dalam pelayanan, akses yang diterima, mahalnya biaya, mal praktek maupun praktek yang dilakukan oleh yang orang yang tidak memiliki kompetensi yang memadai yang akhirnya menyengsarakan masyarakat. Apalagi masyarakat yang the have not, tidak memiliki daya untuk melakukan perlawanan dari pola perilaku yang dipraktekkan selama ini. Perilaku aparat pelayanan semacam ini perlu menjadi 2 George, Fredrickson, H The Spirit Of Public Administration, Sanfrascisco. Jesey-Bass Publishers. 4 Reform Administrasi Publik perhatian khusus bagi penyelenggara pemerintah. Yang harus dilakukan adalah reformasi secara komprehensif, yaitu reformasi sistem kelembagaan, perilaku aparat, mengubah mind-set, mental psikologi bahkan mengubah DNA sebagai elemen penting dari sifat-sifat pembawaan manusia dalam melayani publik. Bahkan tidak kalah penting dari reformasi kebijakan pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan di lembaga pemerintahan. Hal ini dilakukan karena pemerintah telah diberikan tanggung jawab untuk memutuskan sebuah program pembangunan. Maksudnya, birokrasi pemerintah tidak dipolitisir oleh elit politik yang mengarah pada politisasi birokrasi. Jika politisasi birokrasi, kehidupan birokrasi akan sarat dengan kepentingan elit politik maupun para bos besar yang selalu menguasai akses bisnis dan kekuasaan di pemerintahan. Praktek koncoisme ini akan tidak memedulikan nasib masyarakat dalam menjalankan kebijakan pembangunan. Kebijakan reformasi administrasi perlu dibuat dan dilaksanakan karena dengan beberapa alasan 3 yaitu (a) terjadinya perubahan paradigma administrasi publik, (b) semakin tingginya kompleksitas aktivitas dan masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah, (c) semakin terbatasnya sumber-sumber yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan (d) semakin maraknya tindakan korupsi, penyelewengan kekuasaan, dan penyimpangan terhadap tertib administrasi publik, (e) semakin rendahnya kerja birokrasi pemerintah, (f) sistem manajemen keuangan, informasi kepegawaian, peralatan/fasilitas kerja yang tidak adaptif terhadap tuntutan kerja (g) rendahnya sensitivitas, nilai etika/moral dan semangat kerja pegawai, (h) semakin 3 M. Irfan Islamy, 2007, Menggapai Pelayanan Yang bermutu; Program Doktor Ilmu Administrasi Publik, Unibraw. (Tidak di Publikasikan). Malang Dr. Saiful Deni, M.Si 5 membengkaknya jumlah pegawai tidak disertai dengan kualitas yang memadai, (i) semakin kuatnya pengaruh globalisasi dan informasi terhadap mekanisme dan kinerja sektor publik, (j) belum kuatnya peranan/ keterlibatan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam proses kebijakan publik. Beberapa alasan itu sangat mendesak perlu dilakukan reformasi administrasi pemerintahan sebagai wujud komitmen dalam memperbaiki berbagai ketimpangan yang terjadi. Pada sisi lain sebuah pemerintahan itu dikatakan berhasil dalam kepemimpinannya, jika mampu menyelesaikan persoalan, semrawutnya sistem organisasi yang dipimpinnya. Dengan mempertimbangkan beberapa variabel yang mendukung kemajuan organisasi pemerintahan. Kajian ini bermaksud membahas reformasi administrasi publik atas perubahan konsep. Dipandang dari berbagai alasan yang melatarbelakanginya, reformasi administrasi publik adalah sebuah keharusan yang dilakukan di berbagai ranah pelayanan publik dalam berbagai konteks dan praktek pemerintahan di Indonesia. Sejujurnya, reformasi administrasi pelayanan publik masih menyisahkan berbagai masalah di Indonesia. Sebagaimana telah diidentifikasi pada pendahuluan sebelumnya, tulisan ini mengemukakan beberapa masalah yang muncul sebagai respon terhadap reformasi adminstrasi pelayanan publik. Pertama, pertanyaan mengenai bagaimana reformasi administrasi pelayanan seharusnya dilakukan? Pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya dilakukan strategi reformasi pelayanan publik? Ketiga, model apa yang seharusnya ditawarkan dalam mereformasi administrasi publik? Ketiga rumusan masalah tersebut akan menjadi kerangka pembahasan.* 6 Reform Administrasi Publik 2 Bagian Kedua Konsep Reformasi Administrasi Dr. Saiful Deni, M.Si 7 8 Reform Administrasi Publik Konsep Reformasi Administrasi Pengantar Untuk memahami suatu konsep, maka terlebih dahulu mengenal dan mengkaji makna konsep yang ditawarkan atau yang dibahas. Reformasi administrasi merupakan sebuah konsep yang ditawarkan atau yang dibahas. Reformasi administrasi merupakan konsep yang ditawarkan dalam kajian buku ini. Dengan mengungkapkan berbagai pendapat dari para ahli dalam memaknai apa sebenarnya reformasi administrasi. Banyak para ahli melihat reformasi administrasi yang ditampilkan selalu berorientasi pada perubahan lembaga dan perubahan sikap aparatur negara yang selama ini menyelenggarakan pelayanan publik. Dengan berbagai konsep yang ditawarkan yaitu dari makna reformasi administrasi sampai bagaimana pengembangan organisasi birokrasi pemerintahan untuk mencapai suatu kerja birokrasi yang lebih efektif dan efesien. Tidak mengrbankan warga dalam proses pelayanan publik. Secara ideal negara harus memenuhi kebutuhan warga negara, bukan sebaliknya mendapat banyak keuntungan dari warganya. Untuk lebih jelas akan dipaparkan pada kajian berikut. Konsep Reformasi Administrasi Para reformulator pada lembaga birokrasi pemerin- Dr. Saiful Deni, M.Si 9 tah di Indonesia banyak merumuskan konsep-konsep administrasi dalam rangka reformasi birokrasi, akan tetapi konsep reformasi tersebut masih sekedar memuat berbagai peraturan reformasi, bukan seharusnya mengkaji implikasi peraturan itu dijadikan sebagai dasar dalam implementasi setiap kebijakan termasuk pelayanan di berbagai bidang publik. Caiden 1 menawarkan konsep administrasi secara umum. Orientasi dan reformasi administrasi adalah dalam rangka menginginkan tujuan yang ditetapkan, seperti target yang harus dicapai, kebijakan, ukuran, bentuk, struktur, dan konsentrasi pada lembaga. Di sisi lain Caiden pun mengorientasikan bahwa reformasi administrasi sangat dibutuhkan terutama hak individu, kebijakan, loyalitas, ambisi, harapan, kreatifitas dan lain sebagainya. Pandangan ini mengindikasikan bahwa reformasi administrasi memerlukan energi secara internal atas lembaga dan kapasitas aparat birokrat dalam mengelola lembaga dengan berbagai aktivitas yang disandangnya. Reformasi administrasi juga dimaksud sebagai suatu perubahan dari sistem politik bangsa yang secara umum di dalamnya termasuk proses perubahan struktur administrasi atau prosedur pelayanan publik. Farazmand 2 mengkhawatirkan jika hal ini tidak dilakukan maka penyelenggaraan pelayanan publik akan mengalami kemandekan sebagai akibat dari ekspektasi sosial dan lingkungan politik yang tidak terwujud Bersamaan itu, Turner and Hume 3 mengidentifikasi 1 Caiden. E. G and Siedenttopf. H Strategies for Administrative Reform. Toronto, Lengsington Books, Hal Ali Farazmand, Administtrative Reform in Development Nations, London. Prager Publisher. 3 Mark Turner and Hume David,1997. Governance, Administrasi, and 10 Reform Administrasi Publik reformasi administrasi itu sebagai cara universal untuk membawa perubahan sektor publik dengan alasan karena negara tidak lagi dipercaya, kecuali dilakukannya reformasi administrasi. Selain itu Turner dan Hume menekankan pada beberapa aspek yang seharusnya direformasi sebagaimana elemen yang mendukung dalam strategi reformasi administrasi. Levy 4 menawarkan langkah reformasi birokrasi antara lain, Pertama, Restrukturisasi yang meliputi pembagian kekuasaan dan meningkatkan respon organisasi kepada klien. Alasan lain restrukturisasi yaitu menjadikan organisasi lebih efektif. Kedua, partisipasi; struktur dan kultur
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks